Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Upaya untuk mendorong agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas harus konsisten dilakukan dengan segera. Tujuannya agar mengatasi sejumlah masalah mendasar yang dihadapi sektor ekonomi kerakyatan tersebut.
"Potensi sektor UMKM di tanah air harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu instrumen dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/4)
Menteri Keuangan Sri Mulyani awal Maret lalu mengungkapkan bahwa porsi kredit perbankan untuk UMKM di Indonesia tercatat 20%. Alokasi itu terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara lain.
Baca juga : Hubungan Kuat antara Industri dan UMKM Harus Segera Diwujudkan
Sementara sejumlah masalah mendasar di sektor UMKM seperti sumber daya manusia, model bisnis, hingga instrumen kebijakan belum tuntas diatasi.
Berdasarkan proyeksi Bank Dunia Tahun 2023, sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi Indonesia diproyeksikan bertambah mencapai 83,3 juta pelaku pada 2034.
Menurut Lestari, potensi tersebut jangan sampai sia-sia bila mengabaikan langkah mendasar yang harus dilakukan untuk keberlanjutan pertumbuhan sektor UMKM.
Baca juga : Kewajiban Sertifikasi Halal Jangan Memberatkan Pelaku UMKM
Rerie, sapaan akrab Lestari berharap sejumlah masalah mendasar yang sudah teridentifikasi bisa segera diambil langkah-langkah yang tepat agar sektor UMKM nasional mampu tumbuh signifikan.
Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, peduli terhadap upaya pengembangan sektor UMKM di tanah air.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap dengan partisipasi semua pihak itu, sektor UMKM nasional bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih baik. (Z-10)
PEMBATASAN usaha hiburan selama Ramadan 1447 Hijriah di Kota Batam tidak hanya berdampak pada jam operasional, tetapi juga memaksa pelaku usaha menyusun ulang strategi bisnis.
Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada Menteri HAM Natalius Pigai.
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha (merchant) agar tidak menolak pembayaran menggunakan uang tunai (Rupiah).
Sebagai kota industri dan perdagangan internasional, Batam sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kurs, terutama Dolar Singapura (SGD) dan Dolar Amerika Serikat (USD).
Apindo mendukung penggunaan formula yang sebenarnya sudah diatur dalam PP tersebut, bahkan sudah diperkuat oleh putusan MK No 168/2023.
Hilda Kusuma Dewi terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Barat. Hilda mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved