Ketua Banggar DPR Sebut Digitalisasi tak Hapus Pembayaran Tunai, Rupiah Masih Alat Bayar Sah!

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha (merchant) agar tidak menolak pembayaran menggunakan uang tunai (Rupiah). Hal ini merespons adanya laporan mengenai seorang nenek yang ditolak saat hendak membeli roti dengan uang tunai di sebuah toko.

Said menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Sesuai undang-undang, tidak diperkenankan bagi pihak mana pun menolak penggunaan mata uang Rupiah di dalam negeri. Jika ada merchant yang menolak pembeli membayar dengan Rupiah tunai, mereka bisa dikenai sanksi pidana," kata Said melalui keterangannya, Jumat (26/12).

Baca juga : Paper.id dan Accurate Indonesia Kolaborasi Bantu UMKM Masuk Ekosistem Digital

Politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan bahwa konsekuensi hukum bagi pihak yang menolak Rupiah tidak main-main. Pelaku usaha yang bersikeras menolak pembayaran tunai dapat dijerat sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp200 juta.

"Kita perlu mengedukasi masyarakat, jangan sembarangan menolak pembayaran tunai. Selama Pemerintah dan DPR belum merevisi aturan mengenai uang tunai, maka wajib bagi siapa pun di Indonesia untuk menerimanya," lanjutnya.

Said membandingkan kondisi Indonesia dengan negara maju seperti Singapura. Menurutnya, meskipun Singapura memiliki sistem pembayaran digital (cashless) yang sangat baik, mereka tetap memberikan layanan pembayaran tunai hingga batas 3.000 SGD.

Baca juga : Onin Creative Dorong Pertumbuhan UMKM Melalui Digitalisasi dan Media Sosial

"Kita mendukung penggunaan non-tunai, tetapi jangan sampai menutup pintu bagi pembeli yang ingin membayar tunai. Opsi itu harus tetap ada," ujarnya.

Said juga menyoroti kendala infrastruktur seperti belum meratanya layanan internet di seluruh pelosok Indonesia serta masih rendahnya literasi keuangan masyarakat. Hal ini membuat kewajiban menerima uang tunai menjadi sangat krusial agar tidak ada warga yang terdiskriminasi saat bertransaksi.

Ia mendesak Bank Indonesia (BI) untuk lebih masif mengedukasi pelaku usaha bahwa penggunaan layanan digital tidak boleh menghilangkan hak warga menggunakan uang fisik.

"Jangan hanya karena mengejar layanan digital, merchant jadi tidak memberi opsi tunai. Saya berharap Bank Indonesia menekankan ini kepada pelaku usaha dan menindak tegas mereka yang melakukan penolakan terhadap mata uang nasional kita," pungkas Said. (M-3)