Ketua Banggar DPR Usul Enam Langkah Pemerintah Merespon Tarif 32 Persen Trump

KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah memberikan usulan kepada pemerintah terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif sebesar 32% atas barang-barang Indonesia yang masuk ke AS.

Said mengatakan tarif 32% oleh Presiden Trump tersebut akan membahayakan masa depan perekonomian global. Ia mengatakan banyak negara akan menempuh jalan proteksionisme. Hal tersebut, kata ia, tidak menguntungkan bagi kerja sama global untuk mencapai kemakmuran bersama. Ia mengatakan pemerintah Indonesia perlu menempuh lima langkah untuk merespon kebijakan Trump tersebut. Pertama, dari tenggat waktu yang tersedia, tidak ada pilihan bagi pemerintah agar tetap menempuh jalan negosiasi kembali dengan Pemerintah AS.

Ia mengatakan pemerintah harus membawa bekal yang lebih menjanjikan dalam proses negosiasi tersebut, seperti poin yang ditekankan, yakni memungkinkan adanya perusahaan Indonesia melakukan aktivitas manufacturing di AS, selain tawaran untuk menurunkan tingkat defisitnya AS dalam perdagangan dengan Indonesia.

"Seperti terekam dalam data BPS, neraca dagang Indonesia dengan AS mencatat surplus 6,42 miliar dollar AS atau sekitar Rp 104,9 triliun (kurs Rp 16.350 per dollar AS)," kata Said melalui keterangannya, Rabu (9/7).

Kedua, pemerintah harus sesegera mungkin mengupayakan pasar pengganti terhadap beberapa barang ekspor ke AS yang tidak layak dari sisi harga paska pengenaan tarif. Pasar seperti BRICS, Eropa, kawasan Amerika Latin serta Afrika patut untuk didalami.

"Kita mengakui AS negara berpenduduk besar, dengan daya beli yang sangat besar, sehingga menjadi market yang menjanjikan bagi produk produk ekspor Indonesia. Produk produk Indoensia seperti; tekstil, pakai jadi, alat kaki, peralatan listrik, karet, dan produk karet, alat penerangan, ikan, udang, kakao, dan mesin banyak diminati di pasar AS. Hendaknya pemerintah memiliki banyak opsi jika tarif 32% tetap di berlakukan," katanya.

Langkah ketiga ialah pemerintah harus mengupayakan jalan penyelesaian multilateral. Ia mengatakan semua negara sedang disanksi oleh AS dengan pengenaan tarif perdagangan dan memiliki kegelisahaan yang sama.

Said mengatakan AS sedang memusuhi semua negara, bahkan sekutunya sendiri seperti negara-negara negara di Eropa Barat. Pemerintah, kata ia, bisa menggalang negara negara tersebut untuk memperkuat kedudukan World Trade Organization (WTO) sebagai kelembagaan yang sah dan adil untuk masalah perdagangan internasional.

Langkah keempat ialah melalui perundingan multilateral, terutama di WTO, atau kelembagaan multilateral lainnya seperti G20 minus AS, pemerintah bisa mengajak untuk membentuk komtimen kerja sama perdagangan internasional. Ia mengatakan hal tersebut bertujuan mendapatkan pasar baru atas produk produk antar negara yang tidak dapat masuk ke AS karena pengenaan tarif tinggi. Dengan demikian, semua negara tidak perlu khawatir karena produk mereka mendapatkan pasar pengganti.

Langkah selanjutnya ialah pemerintah juga perlu menggalang dukungan internasional lebih luas, karena kepemimpinan Presiden Trump telah mengabaikan seluruh pranata internasional.

Dalam soal perdagangan, Trump mengabaikan WTO, IMF dan Bank Dunia. Dalam bidang politik dan militer, Trump juga mengabaikan segala penyelesaian multilateral.

"Sudah waktunya pemerintah memelopori penyelesaian multilateral, khususnya dalam masalah perdagangan, moneter, dan keamanan," katanya.

Langkah terakhir ialah pemerintah harus memperkuat ketahanan terutama pada sektor pangan, energi, dan moneter dalam negeri. Pasalnya, ketiga sektor tersebut banyak ditopang dari aktivitas impor dan pengaruh eksternal.

"Pemerintah perlu mempercepat program ketahanan pangan dan energi, serta menempuh berbagai pembayaran internasional dengan tidak hanya bertumpu pada dolar AS," katanya. (E-4)