Digitalisasi Pengamanan Kunci Keberlanjutan Operasi Hulu Migas

DIGITALISASI sistem pengamanan dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan operasi hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional. Di tengah kompleksitas risiko sosial dan keamanan di wilayah kerja migas, pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis data dinilai mampu menekan potensi gangguan produksi sekaligus meningkatkan efisiensi biaya operasional.

Salah satu implementasi teknologi tersebut dilakukan PT Halo Indah Permai (Halo Robotics), yang mengelola sistem pemantauan udara berbasis drone dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk pengamanan. Perangkat ini diterapkan di beberapa aset operator hulu migas. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini, terutama di area operasi yang luas dan sulit dijangkau.

Co-Founder & Managing Director Halo Robotics Johannes Soekidi mengatakan, gangguan keamanan pada kegiatan hulu migas memiliki implikasi langsung terhadap kinerja bisnis, mulai dari tertundanya produksi hingga meningkatnya biaya pengamanan.

Baca juga : Pertamina EP Mulai Pengembangan Lapangan Bambu Merah

“Setiap gangguan operasional berdampak pada biaya dan potensi kehilangan produksi. Sistem pengamanan yang efektif harus mampu memberikan peringatan dini sebelum gangguan itu berkembang,” ujar Johannes dalam keterangan resmi.

Melalui drone visual dan termal yang beroperasi selama 24 jam, Halo Robotics melakukan pemantauan real time terhadap fasilitas produksi dan jalur pipa.

Teknologi AI digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan manusia, kendaraan, kapal, hingga indikasi kebakaran atau aktivitas mencurigakan lainnya. Ketika terdeteksi anomali, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi ke pusat kendali untuk tindak lanjut cepat.

Baca juga : Pemkab Pringsewu Resmi Jalankan Sistem Pengadaan Digital

“Kami sudah menerapkannya di beberapa perusahaan operator di hulu migas, seperti Pertamina EP,” terang Johannes.

Dari sisi efisiensi, dia menilai penggunaan drone memberikan keunggulan dibandingkan patroli konvensional. Dengan jumlah personel yang lebih terbatas, pengawasan dapat menjangkau area yang lebih luas dan menghasilkan data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan operasional.

“Dengan biaya operasional yang lebih terkendali, perusahaan justru memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap risiko di lapangan,” kata Johannes. 

Tantangan keamanan ini sebelumnya juga disampaikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Djoko Siswanto beberapa waktu lalu. Ia menyebut dinamika sosial masyarakat dan aspek keamanan masih menjadi tantangan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi hulu migas, di samping persoalan perizinan, rantai pasok pengadaan, kesiapan vendor nasional, serta pencapaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Beberapa waktu lalu masih terjadi hambatan gangguan operasi itu, terutama di Selat Madura,” ujarnya. (E-4)