Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pihaknya tak menargetkan banyaknya pengurangan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di dalam negeri. Otoritas mengutamakan kondisi BPR yang sehat dan bersaing untuk tumbuh di Indonesia.
"Kami tidak menyebut angka (berapa BPR akan dikurangi), artinya bukan dari segi angka itu yang jadi target, tapi upaya yang betul-betul langkah membuat penyehatan dan tentu memperkuat kondisi dari BPR BPRS yang ada," ujarnya seusai menghadiri Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif di Jakarta, Jumat (22/3).
OJK, kata Mahendra, menginginkan keberadaan BPR yang sehat, baik dari tata kelola, aktivitas bisnis, hingga pemenuhan modal. Hal-hal itu disebut menjadi target utama dari otoritas.
Baca juga : OJK: Peta Jalan Perusahaan Pembiayaan harus Jadi Acuan Industri
Opsi untuk konsolidasi maupun merger tersedia bagi BPR yang kondisi perusahaannya tak memenuhi syarat dan ketentuan OJK. Dengan kondisi itu, otomatis jumlah BPR dipastikan akan berkurang dari yang ada saat ini.
"Jadi tidak ada angkanya dalam arti target spesifik, tapi adalah upaya penyehatan, bahwa waktu terakhir ini dari segi tingkat kesehatan dan governance adanya fraud, konsekurensi jumlah BPR yang tidak memenuhi syarat itu yang harus dikurangi, tapi bukan jumlahnya itu sendiri sebagai target, itu lebih jadi konsekuensi," pungkas Mahendra.
Sebelumnya diberitakan, OJK tengah menyiapkan peta jalan (road map) untuk BPR agar lebih berdaya tahan dan mampu bersaing. Peta jalan itu bakal mencakup hal-hal terkait manajemen risiko, organisasi, hingga sumber daya manusia (SDM).
Baca juga : Asosiasi Apresiasi Peluncuran Peta Jalan Industri Perusahaan Pembiayaan
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers, Senin (4/3).
"Peta jalan untuk BPR itu akan kita buat se komperehensif mungkin, karena memang kalau kita lihat sekarang itu ada beberapa BPR yang harus kita tutup karena persoalan mendasar terkait situasi keuangan, fraud dan sebagainya," ujarnya.
Dian mengatakan, sebelum peta jalan itu diluncurkan, OJK bakal terus mengawasi dan menyisir kinerja BPR. BPR yang dinilai tak sehat juga akan ditutup atau didorong untuk melakukan konsolidasi.
Baca juga : OJK Bakal Luncurkan Peta Jalan Perkuat BPR
Itu bertujuan agar BPR secara umum berada dalam kondisi sehat ketika peta jalan itu diterapkan. "Memang harapan kita sebelum kita mengeluarkan road map ini secara komperehensif, kita ingin sisa BPR yang bermasalah secara mendasar ini kita bersihkan dulu," kata Dian.
"Ke depan itu harapan kita tentu saja tidak lagi ada BPR yang bisa dikatakan rapuh, BPR yang nanti tersisa itu adalah yang sudah diberikan penguatan dalam konteks permodalan maupun konsolidasi," sambungnya.
Adapun pada Februari 2024 otoritas telah menutup empat BPR, yakni, BPR Usaha Madani Karya Mulia, PT BPR Bank Pasar Bakti, Perumda Bank Purwerjo, dan BPR Edccash.
OJK, kata Dian bakal terus mengurangi jumlah BPR dari yang saat ini di kisaran 1.600 BPR menjadi sekitar 1.000 BPR. Tujuannya ialah untuk memperkuat BPR. (Z-6)
Sejatinya waktu kita cukup terbatas. Karena itu, jika tidak piawai, kita akan kehilangan kesempatan mencapai kondisi emas di tahun 2045.
Dengan demikian, kinerja Pemprov DKI dalam mengatasi polusi udara bisa diukur berdasarkan capaian target dalam peta jalan tersebut.
Pemerintah baru Suriah akan mengumumkan peta jalan setelah proses peralihan, yang meliputi pelaksanaan sensus, membuat konstitusi baru dan mengadakan pemilu bebas.
BADAN Informasi Geospasial (BIG) berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan satu peta di Indonesia untuk menyusun data dan informasi geospasial yang dapat digunakan khalayak umum.
Panja juga memiliki agar Kemendikbud-Ristek bersinergi dengan LPTK dalam mempersiapkan konsep dan pengembangan kurikulum.
peta merupakan suatu gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan sebagainya
BPR merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan usaha secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah, tetapi tidak menyediakan layanan giro seperti bank umum
Risiko Kredit (NPL nett) mencapai rasio tertinggi selama 5 tahun terakhir sebesar 6.51% mengalami kenaikan sebesar 1.28% dibandingkan tahun 2022 (yoy).
Bank Perekonomian Rakyat, yang disebut BPR, adalah produk perbankan dalam negeri yang secara khusus ditujukan untuk melayani segmen UMKM dan masyarakat wilayah lokal
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cianjur. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu memberikan pinjaman modal dengan bunga yang relatif cukup kecil.
Tercatat sebanyak 148 peserta yang hadir dalam Universal Sanmare Golf Charity Tournament. Jajaran Komisaris dan Direksi Universal BPR juga turut hadir
Angka prevalensi stunting atau gizi buruk yang dialami anak-anak usia sekolah dan balita di Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 24,4%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved