Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pihaknya tak menargetkan banyaknya pengurangan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di dalam negeri. Otoritas mengutamakan kondisi BPR yang sehat dan bersaing untuk tumbuh di Indonesia.
"Kami tidak menyebut angka (berapa BPR akan dikurangi), artinya bukan dari segi angka itu yang jadi target, tapi upaya yang betul-betul langkah membuat penyehatan dan tentu memperkuat kondisi dari BPR BPRS yang ada," ujarnya seusai menghadiri Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif di Jakarta, Jumat (22/3).
OJK, kata Mahendra, menginginkan keberadaan BPR yang sehat, baik dari tata kelola, aktivitas bisnis, hingga pemenuhan modal. Hal-hal itu disebut menjadi target utama dari otoritas.
Baca juga : OJK: Peta Jalan Perusahaan Pembiayaan harus Jadi Acuan Industri
Opsi untuk konsolidasi maupun merger tersedia bagi BPR yang kondisi perusahaannya tak memenuhi syarat dan ketentuan OJK. Dengan kondisi itu, otomatis jumlah BPR dipastikan akan berkurang dari yang ada saat ini.
"Jadi tidak ada angkanya dalam arti target spesifik, tapi adalah upaya penyehatan, bahwa waktu terakhir ini dari segi tingkat kesehatan dan governance adanya fraud, konsekurensi jumlah BPR yang tidak memenuhi syarat itu yang harus dikurangi, tapi bukan jumlahnya itu sendiri sebagai target, itu lebih jadi konsekuensi," pungkas Mahendra.
Sebelumnya diberitakan, OJK tengah menyiapkan peta jalan (road map) untuk BPR agar lebih berdaya tahan dan mampu bersaing. Peta jalan itu bakal mencakup hal-hal terkait manajemen risiko, organisasi, hingga sumber daya manusia (SDM).
Baca juga : Asosiasi Apresiasi Peluncuran Peta Jalan Industri Perusahaan Pembiayaan
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers, Senin (4/3).
"Peta jalan untuk BPR itu akan kita buat se komperehensif mungkin, karena memang kalau kita lihat sekarang itu ada beberapa BPR yang harus kita tutup karena persoalan mendasar terkait situasi keuangan, fraud dan sebagainya," ujarnya.
Dian mengatakan, sebelum peta jalan itu diluncurkan, OJK bakal terus mengawasi dan menyisir kinerja BPR. BPR yang dinilai tak sehat juga akan ditutup atau didorong untuk melakukan konsolidasi.
Baca juga : OJK Bakal Luncurkan Peta Jalan Perkuat BPR
Itu bertujuan agar BPR secara umum berada dalam kondisi sehat ketika peta jalan itu diterapkan. "Memang harapan kita sebelum kita mengeluarkan road map ini secara komperehensif, kita ingin sisa BPR yang bermasalah secara mendasar ini kita bersihkan dulu," kata Dian.
"Ke depan itu harapan kita tentu saja tidak lagi ada BPR yang bisa dikatakan rapuh, BPR yang nanti tersisa itu adalah yang sudah diberikan penguatan dalam konteks permodalan maupun konsolidasi," sambungnya.
Adapun pada Februari 2024 otoritas telah menutup empat BPR, yakni, BPR Usaha Madani Karya Mulia, PT BPR Bank Pasar Bakti, Perumda Bank Purwerjo, dan BPR Edccash.
OJK, kata Dian bakal terus mengurangi jumlah BPR dari yang saat ini di kisaran 1.600 BPR menjadi sekitar 1.000 BPR. Tujuannya ialah untuk memperkuat BPR. (Z-6)
Roadmap Pengembangan Jasa Industri Tahun 2025-2045, disusun untuk memberikan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan jasa industri.
Pemerintah baru Suriah akan mengumumkan peta jalan setelah proses peralihan, yang meliputi pelaksanaan sensus, membuat konstitusi baru dan mengadakan pemilu bebas.
KLHK siap membantu para produsen yang menemui kendala dalam mencari jalan keluar bagi penyusunan peta jalan pengurangan sampah.
KLHK telah melakukan verifikasi dokumen serta verifikasi lapangan secara terintegrasi terhadap komitmen implementasi dan mitra pengelolaan sampah.
DORONG penerapan peta jalan pendidikan yang mampu menjadi petunjuk pelaksanaan agar kementerian yang bertanggung jawab terhadap sektor pendidikan dapat mengontrol pelaksanaan anggaran.
Pelaku UMKM masih sangat rentan dan tidak bisa bersaing dalam lingkup yang lebih besar karena terbatasnya akses terhadap pembiayaan.
PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Di tengah beragamnya penawaran investasi dengan profil risiko yang bervariasi, semakin banyak masyarakat yang mencari alternatif lebih stabil, aman, dan tetap menguntungkan.
Fleksibilitas deposito memungkinkan investor lebih leluasa dalam menyusun strategi jangka menengah dan pendek.
Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat
Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menegaskan pengembangan SDM unggul sangat penting dalam menjaga daya saing BPR, terutama di era digitalisasi perbankan.
Pada 6 hingga 8 Februari 2025, Perbarindo menggandeng Universitas Merdeka Malang untuk pelaksanaan TOT batch 2 bagi dosen perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved