Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RENCANA pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 dikritik. Kebijakan itu dikhawatirkan berdampak buruk pada masyarakat.
"Saya kira ini jalan pintas untuk menaikkan perpajakan. Tidak kreatif bahkan akan berdampak luas membebani rakyat," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, Kamis (14/3).
Said mafhum rencana kenaikan PPN akan menggenjot pendapatan negara antara Rp350 hingga Rp375 triliun. Namun pemerintah juga perlu mempertimbangan dampak lain.
Baca juga : Pemerintah Diminta Cermat Soal Wacana PPN 12%
"Misalnya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional 0,12 persen dan konsumsi masyarakat akan turun 3,2 persen," papar dia.
Selain itu, upah minimal akan menjadi anjlok. Sehingga pemerintah akan menghadapi banyak risiko ekonomi di tengah ketidakpastian global.
"Pemerintah harus berhati-hati atas rencana kebijakan tersebut. Apalagi pada 2022 pemerintah telah menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen," ujar Said. (Medcom/Z-6)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
PEKERJA Migran Indonesia telah menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara, namun seringkali negara abai
Luhut memperkirakan, perekonomian Jawa Tengah akan naik hingga 6 persen pada 2024 seiring menjamurnya UMKM terlatih yang siap memproduksi suvenir atau merchandise Borobudur
Maraknya penambangan ilegal di Bangka Belitung berpotensi merugikan pendapatan negara hingga Rp2,5 triliun.
PARA tokoh bangsa dan agama yang terhimpun dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara
Pentingnya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menangani barang hasil sitaan tindak pidana.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Indonesia harus menyiapkan regulasi terkait pasar karbon dan perdagangan karbon, baik di dalam negeri maupun internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved