Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEMERINTAH meyakini angka inflasi Indonesia akan tetap terkendali dan terjaga sesuai dengan target yang ditetapkan kisaran 2,5%-3,5% di tahun ini. Pengambil kebijakan optimistis angka inflasi hingga tutup tahun ini paling tinggi ada di angka 2,8%.
"Kita yakin masih akan terkendali inflasi. Umumnya sepanjang tahun perkiraan kita sekarang di angka 2,8% paling tinggi. Artinya, ini masih jauh dari 3%. Hanya sekarang volatile food dominan beras dan kawan-kawannya. Dengan pasokan terpenuhi dan harga turun, kita yakin inflasi volatile food bulan ini juga akan turun," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat dijumpai di kantornya, Jakarta, Jumat (1/3).
Prakiraan inflasi tertinggi di angka 2,8%, lanjutnya, telah memasukkan keadaan saat ini yang banyak dipicu oleh kenaikan harga-harga pangan atau komponen harga bergejolak. Susiwijono mengatakan kenaikan inflasi harga bergejolak banyak disebabkan oleh kenaikan harga beras dalam beberapa bulan terakhir dampak El Nino.
Baca juga : Harga Beras Naik di 28 Provinsi, Indonesia Alami Inflasi 0,04%
Namun karena panen raya diperkirakan terjadi pada Maret dan April 2024, Susi, sapaan karib Susiwijono, menilai harga beras akan turun dan berimplikasi pada pelandaian inflasi harga pangan. Karenanya, ia meyakini tingkat inflasi pangan akan berangsur turun dan menarik tingkat inflasi umum ke angka yang lebih rendah.
"Jadi inflasi kita antisipasi sudah memperhitungkan volatile food yang tinggi. Tren sepanjang tahun kita yakin bisa terkendali," jelasnya.
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi umum pada Februari 2024 berada di angka 2,75% secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan inflasi tahunan itu banyak dikontribusikan oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 6,36% (yoy) dan memberikan andil pada inflasi umum sebesar 1,79% (yoy).
Baca juga : Beras Jadi Penyebab Inflasi Tinggi Sepanjang Februari 2024
Adapun komoditas yang dominan menyumbang inflasi dari kelompok pengeluaran tersebut ialah beras, cabai merah, bawang putih, tomat, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, kopi bubuk, air kemasan, sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), dan sigaret putih mesin (SPM). Adapun tingkat inflasi umum secara tahunan itu tak terlepas dari realisasi inflasi secara bulanan (month to month/mtm) yang tercatat mengalami peningkatan.
BPS mencatat tingkat inflasi di bulan kedua tahun ini berada di angka 0,37% (mtm) atau naik dari bulan sebelumnya di angka 0,04% (mtm). Hampir serupa dengan inflasi tahunan, komoditas utama yang menyebabkan kenaikan inflasi bulanan ialah beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, kentang, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin (SKM).
Sementara dari sisi komponen, komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,53% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,25% (mtm). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen harga bergejolak ialah beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan kentang. (Z-2)
Kapolres, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menyebut kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres dalam mendukung program pemerintah menjaga stabilitas harga pangan.
Kemendag buka suara terkait dengan kosongnya stok beras premium di ritel-ritel modern.
Kelangkaan beras di sejumlah ritel modern justru memberikan dampak positif bagi pedagang di Pasar Induk Cipinang.
DINAS Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun menemukan beras tak layak konsumsi beredar di sejumlah toko dan swalayan.
Kemendag menyebut pengecer-pengecer kini hanya lebih mengambil sikap hati-hati untuk mengeluarkan stok beras mereka.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved