Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Terutama yang menyangkut pengaktifan kembali mekanisme penyelesaian sengketa di WTO (Appellate Body) yang telah lama stagnan akibat adanya intervensi Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut dia ungkapkan pada kesempatan Konferensi Parlemen di WTO (PC WTO) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (25/2/2024).
Baca juga : Dubes Iran Apresiasi Parlemen RI Konsisten Suarakan Kemerdekaan Palestina
Pada pertemuan tersebut Ketua BKSAP yang juga sebagai Co-Chair yang turut memimpin jalannya sidang, berpendapat pengaktifan kembali mekanisme penyelesaian sengketa harus disertai dengan peningkatan independensi dan transparansi WTO, agar bebas dari aksi unilateral dari negara manapun.
Sementara itu di kesempatan yang sama Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-Partai Demokrat) dan Sukamta (F-PKS) juga berkesempatan menjadi penanggap aktif pada sesi diskusi terkait Perdagangan Multilateral Inklusif dan Teknologi Digital.
Putu Supadma Rudana menyampaikan kepentingan nasional Indonesia terkait hilirisasi yang tengah menjadi sorotan di WTO, sedangkan Sukamta menyatakan pentingnya pengakhiran segera moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik.
Baca juga : DPR RI Ingatkan WTO untuk Adopsi Kebijakan yang Pro-Negara Berkembang
Pada pertemuan yang dilaksanakan menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO tersebut, Delegasi Indonesia menyuarakan kepentingan nasional Indonesia terkait isu-isu perdagangan di WTO, antara lain isu Fisheries Subsidies, Public Stockholding, serta perlunya pengakhiran moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik.
Dialog yang cukup aktif antara kelompok negara-negara berkembang dengan negara maju mewarnai jalannya diskusi. Terutama dengan adanya perbedaan pendapat antara keduanya, terhadap isu-isu strategis di WTO.
Di sela-sela pertemuan Delegasi DPR RI juga berkesempatan untuk berbincang dengan Delegasi dari Korea Selatan dan Parlemen Eropa terkait isu-isu yang didiskusikan. Turut hadir dalam pertemuan Wakil Anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Andi Ahmad Dara (F-PG) dan Himmatul Aliyah (F-Partai Gerindra). (RO/S-4)
Menbud Fadli Zon resmi menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana cagar budaya Keraton Solo meski diprotes GKR Timoer Rumbai.
Pengangkatan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta diprotes.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan alasan menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung ( KGPA ) Tedjowulan di Keraton Solo
Ada protes penolakan saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerahkan surat keputusan atau SK untuk pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan di Keraton Solo
Fadli Zon menilai, pemetaan sumber daya manusia (SDM) yang objektif sangat krusial agar pengembangan kebudayaan nasional memiliki landasan kebijakan yang kuat dan tepat sasaran.
Fadli Zon membela Presiden Prabowo Subianto dari kritik yang menuding adanya kebangkitan militerisme di masa pemerintahannya.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Komite Reformasi Polri berharap pembenahan Korps Bhayangkara tidak bersifat temporer
Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved