DPR RI Ingatkan WTO untuk Adopsi Kebijakan yang Pro-Negara Berkembang

ANGGOTA  Badan Kerja Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Komarudin menekankan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) untuk adopsi kebijakan perdagangan global yang menghormati dan mendukung kemajuan negara berkembang dan negara terbelakang di pasar perdagangan internasional.

Hal itu disampaikan Puteri dalam Sesi ke-51 Steering Committee Inter-Parliamentary Union tentang Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO), yang diselenggarakan pada 25-30 April 2023 di Brussels, Belgia.

Konferensi tersebut mewadahi aksi parlemen dunia untuk mengawasi dan memberi masukan terkait kebijakan perdagangan internasional yang diterbitkan WTO.

Baca juga: WTO: Pertumbuhan Perdagangan Global 2023 Melambat Jadi 1,7 %

“Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO tahun lalu sangat kami apresiasi karena mampu menghasilkan banyak kesepakatan penting," jelasnya.

"Seperti, Perjanjian Subsidi Perikanan tahap pertama, kesepakatan fleksibilitas hak kekayaan intelektual dan transfer teknologi terkait vaksin Covid-19, dan mandat untuk mereformasi kelembagaan WTO," tutur Puteri.

"Namun, tentu masih banyak catatan yang perlu kami sampaikan untuk dicapai pada Konferensi ke-13 mendatang,” ungkap Puteri yang menanggapi paparan Direktur Jenderal WTO Dr. Ngozi Okonjo-Iweala terkait perkembangan kebijakan terbaru WTO, pada Kamis (27/4).

Baca juga: WTO Bawa Sengketa Nikel Indonesia ke Badan Banding Tahun Depan

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (1/5) ini, Puteri juga menyebut peran vital parlemen dalam mendorong tercapainya kesepakatan WTO yang adil, saling menghormati, dan saling menguntungkan, terlebih bagi negara berkembang dan negara terbelakang.

“Kemudian, di tingkat nasional, setiap parlemen dan pemerintah negara anggota harus dapat bekerja sama untuk meratifikasi dan melaksanakan kesepakatan WTO ke-12 kemarin, termasuk DPR RI," terangnya.

Menanti Kesepakatan Tahap Dua Perjanjian Subsidi Perikanan

"Khususnya, kami sangat menantikan tercapainya kesepakatan tahap dua Perjanjian Subsidi Perikanan. Antar negara pun, parlemen harus berkolaborasi untuk mendorong pemerintah negara anggota mencapai kesepakatan, khususnya untuk memperluas waiver HKI agar mencakup skema diagnosis dan terapi Covid-19,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Baca juga: Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja CRS

Lebih lanjut, politikus Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan WTO dan parlemen negara sahabat untuk mencapai kesepakatan yang dilandasi norma-norma internasional, seperti prinsip tanggung jawab bersama dengan bobot yang berbeda yang merefleksikan kapabilitas dan karakteristik unik setiap negara.

Selain itu, memperhatikan pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan pembangunan berkelanjutan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan.

Baca juga: WTO, Mendikte Kedaulatan atau Penyelamat Negara Berkembang?

“Kami pertegas agar Konferensi tingkat Menteri ke-13 nanti mempertimbangkan pertumbuhan sosio-ekonomi yang inklusif bagi negara berkembang dan negara terbelakang. Dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas dalam proses negosiasi dan penyusunan kesepakatan mendatang,” tutup Puteri.

Delegasi DPR RI dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon yang didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez, dan Anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin, Agustina Wilujeng, dan Linda Megawati. (RO/S-40