Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Sebanyak 4.000 unit akad kredit rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berhasil dibukukan Vista Land Group sepanjang 2023. Angka merupakan terbanyak yang dicapai sebuah grup pengembang secara skala nasional.
Dengan prestasi ini, Vista Land pun diganjar sebagai ”The Best Group Subsidized Developer Achievement Awards 2023” atau group pengembang terbaik/terbesar (nasional) dalam memasarkan rumah subsidi versi Bank Tabungan Negara (BTN).
”Kesuksesan kami ini tentunya tidak lepas dari dukungan BTN yang saat ini banyak bertransformasi dan banyak membantu developer rumah subsidi dalam memberikan kemudahan-kemudahan dan business process yang makin cepat dan ringkas,” ungkap CEO Vista Land Group Alexander Tirta dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (26/2).
Baca juga : Dana Rumah Tapera Rp12 Triliun Siap Disalurkan
Ia mengatakan, pihaknya bangga dapat dikenal sebagai mitra strategis BTN yang memberi kontribusi terbesar menyalurkan pembiayaan FLPP untuk rumah subsidi. Sejak awal didirikan 17 tahun lalu, Vista Land memiliki misi secara konsisten berkontribusi dalam pemenuhan rumah harga terjangkau bagi kalangan MBR dan ke depan akan terus memperluas landbank guna menjamin ketersediaan unit rumah MBR.
Dia berharap, ke depan kerja sama dengan BTN makin baik dan saling menguntungkan, khususnya dalam mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang masih tinggi. Sejak eksis tahun 2007 hingga sekarang, total rumah subsidi yang dibangun Vista Land Group mencapai lebih 50 ribu unit rumah.
”Awalnya kami memang berangkat dari pengembangan rumah subsidi, meski sekarang kami juga mengembangkan rumah komersial, namun kami tetap komit untuk berkontribusidi dalam penyediaan rumah harga terjangkau,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur VistaLand Group Esther Kristiany Hadi berharap, pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pertanahan Negara (BPN) akan memberikan banyak kemudahan dan percepatan terutama dalam aspek perijinan kepada pengembang rumah subsidi yang punya banyak keterbatasan, dibanding pengembang rumah komersial. Menurutnya, sektor properti merupakan tulang punggung dari industri nasional, sebab ada ratusan industri yang bergantung atas hidup matinya bisnis properti, terutama perumahan. Bagai lokomotif perekonomian, kalau bergerak bisnis properti bergerak, maka industri terkait juga akan tumbuh.
”Sejak awal berdiri, kami ingin berkontribusi terhadap program nasional untuk merumahkan lebih banyak rakyat di rumah dan lingkungan yang layak. Rumah subsidi maupun rumah komersial pada dasarnya sama-sama tempat tinggal dimana keluarga itu membangun kehidupan,” terang Esther.
Karena itu, lanjutnya, rumah yang ditinggali kualitas dan lingkungannya harus terbaik. Di samping itu kelengkapan fasilitas untuk kenyamanan penghuni juga harus dipenuhi, sehingga selama mereka dapat menempati di rumah itu dengan layak dan nyaman. Meski rumah subsidi, kalangan MBR punya hak yang sama seperti pembeli rumah komersial mendapatkan tempat tinggal yang terbaik.
Menurut Direktur Vistaland Group Djoko Sudjatmiko menjelaskan, saat ini Vistaland juga fokus pada kualitas rumah subsidi yang dibangun. Sehingga selain menjadi terbesar dlm jumlah juga ingin menjadi terbaik dlm segi design dan kualitas bangunannya.
Saat ini ada 26 proyek perumahan Vista Land Group yang tersebar di Jabodetabek, dengan target penjualan tahun ini, untuk rumah subsidi 5.000-an unit, dan 1000-an unit rumah komersial.
”Tahun ini pula, kami sedang mempersiapkan pengembangan 5 proyek baru, terdiri dari: 1 proyek di Kabupaten Bogor, 2 di Kabupaten Bekasi, dan 2 di Kabupaten Tangerang. Kami optimis target penjualan 6.000-an unit rumah subsidi dan komersial 2024 dapat tercapai. Apalagi melihat outlook perekonomian membaik pasca pemilu berlangsung damai,” pungkasnya. (Z-10)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Rumah subsidi dengan luas 18 meter memang menunjukkan niat negara dalam menjamin hak tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Target pasar dari pembangunan rusun tersebut adalah generasi milenial.
Warga rumah susun di Jakarta menilai kebijakan ini sangat merugikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved