Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH dinilai menyadari adanya kenaikan beban yang harus dipikul oleh masyarakat saat ini. Sayangnya, fakta yang diketahui itu hanya dianggap angin lalu oleh pengambil kebijakan.
"Pemerintah sebenarnya memahami (kondisi sulit masyarakat) itu, tapi tak mau mengakui. Buktinya anggaran bansos terus naik, dan malah bertambah di era Prabowo-Gibran. Artinya, pemerintah secara tidak langsung memahami bahwa beban hidup masyarakat bertambah," ujar Analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita saat dihubungi, Senin (26/2).
Beban hidup masyarakat saat ini terbilang berat. Selain sengkarut harga pangan yang terus melambung, rakyat juga dihadapkan situasi sulitnya mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia disebut masih jauh dari titik optimum.
Baca juga : Indef Sebut Daya Beli Masyarakat Indonesia Rendah
Ronny mengatakan, angka incremental labour out ratio (ILOR) Indonesia saat ini masih cukup rendah. Akibatnya, angka pengangguran di Tanah Air tak bisa ditekan signifikan. Kondisi itu berujung pada angka kemiskinan yang relatif tinggi.
Secara keseluruhan, hal yang paling baik dari ekonomi Indonesia ialah angka inflasi umum yang masih rendah dan terkendali meski inflasi pangan cenderung tinggi. Lain dari itu, kata Ronny, tak ada yang begitu memukau.
Angka pertumbuhan ekonomi yang konsisten di angka 5% juga dinilai hanya menunjukkan stagnansi ekonomi. Selain itu, pengambil kebijakan turut dianggap menutup mata terhadap kondisi industri manufaktur di Tanah Air. Padahal sektor itu memberikan dampak berganda pada perekonomian.
"Sejak tahun lalu pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga terpantau di bawah pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan investasi masih tidak terlalu tinggi, masih di bawah enam persen, karena itu daya serap tenaga kerjanya juga tidak terlalu tinggi," jelas Ronny.
"Jadi wajar bagi masyarakat menengah ke bawah kehidupan terasa makin sulit. Satu lagi, angka ketimpangan kita naik dari 0,381 ke 0,388. Artinya, yang kaya memang bertambah kaya, sementara yang miskin justru semakin sulit," pungkasnya. (Z-5)
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved