Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dinilai menyadari adanya kenaikan beban yang harus dipikul oleh masyarakat saat ini. Sayangnya, fakta yang diketahui itu hanya dianggap angin lalu oleh pengambil kebijakan.
"Pemerintah sebenarnya memahami (kondisi sulit masyarakat) itu, tapi tak mau mengakui. Buktinya anggaran bansos terus naik, dan malah bertambah di era Prabowo-Gibran. Artinya, pemerintah secara tidak langsung memahami bahwa beban hidup masyarakat bertambah," ujar Analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita saat dihubungi, Senin (26/2).
Beban hidup masyarakat saat ini terbilang berat. Selain sengkarut harga pangan yang terus melambung, rakyat juga dihadapkan situasi sulitnya mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia disebut masih jauh dari titik optimum.
Baca juga : Indef Sebut Daya Beli Masyarakat Indonesia Rendah
Ronny mengatakan, angka incremental labour out ratio (ILOR) Indonesia saat ini masih cukup rendah. Akibatnya, angka pengangguran di Tanah Air tak bisa ditekan signifikan. Kondisi itu berujung pada angka kemiskinan yang relatif tinggi.
Secara keseluruhan, hal yang paling baik dari ekonomi Indonesia ialah angka inflasi umum yang masih rendah dan terkendali meski inflasi pangan cenderung tinggi. Lain dari itu, kata Ronny, tak ada yang begitu memukau.
Angka pertumbuhan ekonomi yang konsisten di angka 5% juga dinilai hanya menunjukkan stagnansi ekonomi. Selain itu, pengambil kebijakan turut dianggap menutup mata terhadap kondisi industri manufaktur di Tanah Air. Padahal sektor itu memberikan dampak berganda pada perekonomian.
"Sejak tahun lalu pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga terpantau di bawah pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan investasi masih tidak terlalu tinggi, masih di bawah enam persen, karena itu daya serap tenaga kerjanya juga tidak terlalu tinggi," jelas Ronny.
"Jadi wajar bagi masyarakat menengah ke bawah kehidupan terasa makin sulit. Satu lagi, angka ketimpangan kita naik dari 0,381 ke 0,388. Artinya, yang kaya memang bertambah kaya, sementara yang miskin justru semakin sulit," pungkasnya. (Z-5)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved