Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DEPUTI Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Agung Wicaksono, mengatakan IKN dan investor menanti kepastian dari hasil perhitungan suara Pemilu, untuk berinvestasi lebih lanjut.
"Jadi yang penting hasil yang memberikan kepastian bagian investasi. Ini yang terbaik. Yang paling melegakan adalah pemilu ini berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar. Sehingga bagi investor ini menjadi sesuatu yang menambah kepercayaan," kata Agung, di BEI, Jakarta, Senin (19/2).
Saat ini jumlah Letter of Intent (LoI) bertambah menjadi sekitar 357 LoI. Agung mengaku intensitas dia untuk berkunjung ke IKN mengantar investor pun bertambah.
Baca juga : Kampanye di Samarinda, Anies tidak Tertarik Mampir ke IKN
"Saya bolak balik ke IKN dua kali dalam satu minggu untuk mengantar calon investor. Jadi bisa dilihat minat investor terus meningkat," kata Agung.
Dia menampik bila peningkatan minat investor meningkat setelah periode pemilu. Pada dasarnya, kata Agung, peningkatan minat tidak pernah melambat.
"Tapi memang kita lihat setelah pemilu ini, investor sudah banyak yang menjadwalkan, setelah Pemilu, mereka mau ke IKN. Ya sudah kami siapkan," kata Agung.
Baca juga : Djarum dan Wings Group Batal Bangun Hotel di IKN
Investor yang dalam jadwal berkunjung ke IKN antara lain berasal dari Jepang, Khazastan, beberapa negara Eropa, dan termasuk dari Indonesia Investment Authority (INA), yang memang diminta presiden bekerja sama dengan OIKN dalam menarik investor asing terutama dari Timur Tengah.
Agung mengatakan nilai investasi yang diekspektasikan tidak bisa dilihat dari LOI, sebab surat komitmen tersebut tidak semuanya bertujuan minat investasi. Maka Otorita IKN harus menseleksinya satu per satu.
"Ada juga yang niat dari mengirim LOI untuk menawarkan produk, vendor. Jadi kami mau seleksi dulu. Kami pangkas dulu yang betul-betul investor mana yang betul-betul komitmen,"
Baca juga : Indra Yuwana: Groundbreaking di IKN Bukti Kepercayaan Investor Swasta
Sebagai contoh, untuk perumahan atau hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dari 8 investor yang sudah menyelesaikan studi kelayakan, sekarang sedang dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya, skema eksekusinya akan menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Dari segi belanja modal (capex) sekitar Rp 45 triliun untuk pembangunan, belum operasional dan pemeliharaan. Permintaan KPBU juga banyak yang datang dari sektor teknologi untuk smart city, energi, transportasi hijau seperti taksi dan bus listrik. Untuk bus listrik juga perlu skema public privat partnership. Perusahaan mendaftarkan busnya secara privat dan lainnya untuk kepentingan publik. Kami pemerintah akan berperan dalam bekerja sama," kata Agung. (Z-8)
Baca juga : Ibu Kota Nusantara Gaet 23 Investor, Tanam Duit Rp41 Triliun
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved