Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan masih ada pekerjaan rumah pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarregional di Indonesia.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kelompok Provinsi Maluku dan Papua bukan kontributor terbesar bagi produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 karena hanya menyumbang sebesar 2,58%, meski ekonomi mereka berhasil tumbuh 6,94%.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/perbesar-porsi-pembangunan-di-indonesia-timur
PEMERHATI sepak bola nasional dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Irhas, mengatakan, upaya pembinaan talenta muda sepak bola di Indonesia Timur harus terus ditingkatkan.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Seluruh operasional dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang terus dijunjung perusahaan.
BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait peningkatan status Bibit Sikon Tropis 97S yang dapat memicu cuaca ekstrem beberapa hari ke depan
Pilar pemberdayaan pada IMDI meningkat paling cepat dibandingkan dengan tahun kemarin, partisipasi di berbagi aktivitas digital makin naik. Koneksi di Indonesia Timur pun semakin membaik
EKOSISTEM yang suportif harus dihadirkan dalam mendukung talenta muda di Indonesia Timur. Dari sana akan lahir peluang untuk berkembang dan bersaing.
PT Multi Harapan Utama (MHU) memanfaatkan momentum Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 untuk menegaskan kembali pentingnya keselamatan kerja.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mengusulkan rencana penyesuaian wilayah pertambangan (WP) Tahun 2025.
PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMSGI, terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan pertambangannya.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved