Tata Kelola Hilirisasi dan Kelestarian Lingkungan Jadi Perhatian Semua Capres

PROGRAM hilirisasi akan dilanjutkan oleh para calon presiden. Namun, kelanjutannya harus memenuhi prinsip-prinsip terkait penanganan lingkungan, sosial dan tata kelola.

Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin mengatakan, pasangan Amin sepakat untuk memperluas program hilirisasi, termasuk komoditas di luar nikel. Menurutnya, Anies-Muhaimin berencana menjadikan Indonesia sebagai superpower di nikel dan minyak sawit. 

“Indonesia itu menguasai 60% produksi CPO dan hampir 50% produksi nikel di dunia. Artinya, Indonesia harus bisa menjadi penentu harga kedua komoditas,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Dilema Hilirisasi Tambang: Dibatasi atau Diperluas? di Jakarta, Kamis (25/1).

Wijayanto menekankan dalam menerapkan praktik hilirisasi industri tambang, seperti nikel,  akan dibatasi atau harus memenuhi prinsip-prinsip terkait environment, social and governance (ESG). 

Baca juga : Hilirisasi Bukan Jawaban dari Semua Permasalahan Indonesia

“Tata kelola industri nikel juga harus dibetulkan dan menjadi standar bagi sektor tambang lainnya. Begitu dilaksanakan dengan standar yang tinggi, otomatis (smelter) akan membatasi diri,“ ucapnya.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengataka, pihaknya akan melanjutkan hilirisasi kepada 21 komoditas lainnya, sebagai salah satu dari 4 strategi ekonomi paslon. 

Baca juga : Investasi Tinggi Tidak Diikuti dengan Serapan Tenaga Kerja Tinggi

Menurut dia, hilirisasi harus dilaksanakan agar Indonesia tidak kehilangan kesempatan kerja, nilai ekonomi, devisa dan penerimaan negara. 

Namun, Dradjad mengingatkan dalam menjalankan program hilirisasi, kelestarian lingkungan harus dijaga. Dia mencontohkan sejarah industri kertas dan bubur kertas, serta industri kayu lapis yang sangat berkait erat dengan kelestarian lingkungan dan masih menghasilkan manfaat sampai sekarang.

“Keberhasilan menjaga kelestarian hutan membuat hilirisasi kita bisa berjalan terus. Tapi kegagalan menjaga kelestarian hutan akan membuat hilirisasi kita mandeg,“ katanya.

Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo- Mahfud MD, Hotasi Nababan mengatakan, pihaknya juga akan melanjutkan hilirisasi nikel. Hilirisasi yang digarap serius menjadi salah satu kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

Dia mengungkapkan tim kampanye mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah izin smelter seperti akan diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Hotasi juga mengungkapkan sektor hilir seperti pembuatan prekursos untuk baterai harus digarap secara serius. 

“Kami dari Ganjar-Mahfud menyatakan seluruh rekomendasi dari Katadata bersama sembilan Civil Society Organization (CSO) dan lembaga think tank sangat cocok 100 persen dengan yang kami inginkan,“ katanya. 

Jeany dari Katadata Green memaparkan tiga rekomendasi umum terkait program hilirisasi tambang dari hasil rangkaian diskusi bersama sembilan CSO dan lembaga riset. Di bidang tata kelola, dia menguraikan kebutuhan adanya peta jalan (roadmap) yang detail dan target terukur, penerapan prinsip ESG untuk mengurangi dampak negatif hilirisasi, serta kepastian transfer teknologi dan pengetahuan. 

Di bidang kebijakan investasi, butuh pengkajian ulang insentif seperti tax holiday dan diskon royalti untuk mencegah over-investasi smelter, dan fokus pada kebijakan pelarangan ekspor barang mentah. 

Terakhir, di bidang pemilihan fokus hilirisasi, rekomendasinya mencakup pembuatan skala prioritas hilirisasi berdasarkan kesiapan industri dan komoditas, serta pengembangan industri daur ulang limbah baterai.

Rekomendasi tersebut ditujukan untuk menghadapi sejumlah tantangan dari proses hilirisasi pertambangan saat ini. Pertama, adanya risiko deforestasi, konflik sosial, serta kerusakan lingkungan. 

Kedua, implementasi pengelolaan limbah ramah lingkungan dan menjamin kesehatan masyarakat. Ketiga, keterlibatan komunitas dan masyarakat lokal. Keempat, Ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil. Terakhir, tindakan korupsi dan kemunculan mafia tambang.

Direktur Eksekutif Institute for Esential Services Reform Fabby Tumiwa menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi wacana publik terkait pemanfaatan SDA. Pertama, penegakan hukum terhadap pembalakan, penambangan, dan penangkapan ikan ilegal. 

“Kedua, optimalisasi pemanfaatan SDA yang sudah ada agar bisa dikembangkan menjadi barang jadi, tidak hanya bahan baku. Ketiga, adanya perencanaan tentang ekonomi daerah pasca-tambang,” pungkasnya. (Z-5)