Investasi Tinggi Tidak Diikuti dengan Serapan Tenaga Kerja Tinggi

KEMENTERIAN Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total investasi yang masuk sepanjang 2023 ialah sebesar Rp1.418,9 triliun. Perolehan itu melampaui target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di angka Rp1.400 triliun. Namun, investasi yang meningkat tak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Nilai investasi yang masuk sepanjang 2023 tercatat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut dinilai meningkat dibanding yang terjadi di tahun sebelumnya.

Meski begitu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan capaian penyerapan tenaga kerja tersebut masih relatif kecil. "Memang kita harapannya adalah investasi menciptakan lapangan kerja. Memang saya akui, itu belum berbanding lurus," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (24/1).

Baca juga: Kemenhub: 4 Perusahaan Jepang Tertarik Kembangkan Bandara Indonesia

Hal itu, kata Bahlil, disebabkan oleh derasnya penanaman modal yang lebih bersifat padat teknologi atau padat modal. Banyak investasi masuk ke sektor yang menggunakan teknologi tinggi, sehingga campur tangan manusia tidak begitu banyak dibutuhkan seperti di industri padat karya.

Perluasan Hilirisasi

Karenanya, pemerintah berupaya mendorong dan memperluas sektor hilirisasi. Harapannya, makin banyak tenaga kerja yang terserap dengan kecakapan yang lebih tinggi. Sebab, kata Bahlil, pekerja di industri padat karya memiliki keterbatasan dalam hal skill dan memengaruhi tingkat pendapatan pekerja.

Baca juga: Ini Penyebab Penyerapan Tenaga Kerja Rendah

Sedangkan industri padat teknologi umumnya memberikan penghasilan yang lebih layak bagi pekerjanya. Dengan kata lain, klaim Bahlil, masyarakat nantinya dapat lebih sejahtera dari adanya hilirisasi.

"Dan itu cara kita mendorong agar PDB kita bisa mencapai di atas US$10 ribu, sekarang US$5.100, makanya ke depan, kita harus meng-upgrade kualitas anak muda dan pencari kerja," kata dia.

Pemerintah, sambung Bahlil, juga terus mengupayakan agar hilirisasi yang digaungkan dapat lebih berkeadilan bagi semua pihak. Itu bertujuan agar masyarakat yang hidup di kawasan industri hilirisasi mendapatkan manfaat positif dari penghiliran.

Sebab, sejak hilirisasi industri dilakukan justru terjadi pelebaran ketimpangan terhadap masyarakat sekitar. Pertumbuhan ekonomi di wilayah industri penghiliran tumbuh tinggi, namun angka kemiskinan di wilayah itu justru mengalami kenaikan.

"Makanya saya bilang investasi hilirisasi ini harus berkeadilan. Makanya kami mengeluarkan Permen, setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan daerah. Masih ada perbaikan yang harus kita lakukan dalam hilirisasi supaya rakyat sejahtera," tutur Bahlil.