Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENGAMAT ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan, hilirisasi bukan solusi dari semua persoalan yang dihadapi Indonesia. Dia tak menampik jika penghiliran memberikan nilai tambah pada satu komoditas tertentu, namun faktanya saat ini agenda tersebut justru lebih banyak menimbulkan dampak negatif.
Penghiliran industri dalam beberapa waktu terakhir dilakukan di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Dua wilayah itu sedianya memang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Akan tetapi di saat yang sama justru jumlah penduduk miskin di wilayah itu meningkat.
"Rendahnya lapangan pekerjaan baru dan tingginya angka kemiskinan itu mengindikasikan bahwa nilai tambah hilirisasi tidak dinikmati masyarakat setempat. Ironisnya, masyarakat setempat justru menanggung dampak kerusakan lingkungan akut dari pertambangan dan smelter nikel," kata Fahmy melalui keterangannya, Rabu (24/1).
Baca juga : Investasi Tinggi Tidak Diikuti dengan Serapan Tenaga Kerja Tinggi
Dia juga tak menampik hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah mendorong peningkatan nilai jual komoditas tersebut. Tercatat pada 2018 nilai ekspor biji nikel Rp15 triliun. Pada 2022 nilai ekspor nikel setelah menjadi produk setengah jadi meningkat menjadi Rp360 triliun.
Namun peningkatan nilai hilirisasi itu baru setara 30% dari nilai potensialnya. Sementara 70% peningkatan nilai hilirisasi itu, kata Fahmy, lebih banyak dinikmati oleh Tiongkok. Dus, gaungan hilirisasi yang disebut menguntungkan Indonesia patut dipertanyakan.
Baca juga : CSIS: Hilirisasi Bukan Jawaban atas Semua Masalah
"Nilai tambah hilirisasi nikel masih rendah, diperkirakan sekitar 30% dari nilai tambah yang dihasilkan hilirisasi, 70% nilai tambah dinikmati oleh investor Tiongkok. Lapangan pekerjaan baru yang diciptakan hilirisasi tidak begitu banyak lantaran investor mengusung tenaga kerja dari Tiongkok," kata dia.
Karenanya, Fahmy menilai hilirisasi bukan solusi atas persoalan yang ada di Indonesia. Sebab, upaya penghiliran industri itu pun masih menyisakan banyak permasalahan yang urung dituntaskan oleh pemerintah.
"Calon pemimpin seharusnya menyadari bahwa hilirisasi bukan lampu Aladin yang bisa menjadi solusi berbagai permasalahan bangsa," pungkasnya. (Z-5)
Saat ini, Indonesia adalah kandidat resmi. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang bergabung dengan OECD.
Pentingnya peran pengusaha muda dalam menciptakan ekosistem ekonomi baru yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.
Pemerintah Kota Batam terus mendorong perluasan investasi dan pengembangan sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).
Industri makanan dan minuman nasional menunjukkan geliat pertumbuhan yang luar biasa, terutama di segmen halal.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp83,88 triliun hingga akhir triwulan II-2025.
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Ifishdeco sepenuhnya mendukung visi Gubernur Sulawesi Tenggara yang ingin mendorong kemandirian daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
GUNA menjaga keutuhan adat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan tradisional, Kerajaan Moronene Keuwia-Rumbia menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pada Rabu (11/6).
PT BRI (Persero) Tbk terus memperkuat inklusi keuangan dengan memperluas jaringan AgenBRILink hingga ke desa terpencil.
AKTIVITAS pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara telah menjadi salah satu motor utama pembangunan ekonomi daerah.
EKONOM dari The Reform Initiative, Wildan Syafitri, menyoroti ketimpangan gaji atau upah tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja lokal di wilayah industri hilirisasi mineral.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menetapkan status siaga darurat bencana menyusul meningkatnya dampak bencana di berbagai daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved