Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan, hilirisasi bukan solusi dari semua persoalan yang dihadapi Indonesia. Dia tak menampik jika penghiliran memberikan nilai tambah pada satu komoditas tertentu, namun faktanya saat ini agenda tersebut justru lebih banyak menimbulkan dampak negatif.
Penghiliran industri dalam beberapa waktu terakhir dilakukan di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Dua wilayah itu sedianya memang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Akan tetapi di saat yang sama justru jumlah penduduk miskin di wilayah itu meningkat.
"Rendahnya lapangan pekerjaan baru dan tingginya angka kemiskinan itu mengindikasikan bahwa nilai tambah hilirisasi tidak dinikmati masyarakat setempat. Ironisnya, masyarakat setempat justru menanggung dampak kerusakan lingkungan akut dari pertambangan dan smelter nikel," kata Fahmy melalui keterangannya, Rabu (24/1).
Baca juga : Investasi Tinggi Tidak Diikuti dengan Serapan Tenaga Kerja Tinggi
Dia juga tak menampik hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah mendorong peningkatan nilai jual komoditas tersebut. Tercatat pada 2018 nilai ekspor biji nikel Rp15 triliun. Pada 2022 nilai ekspor nikel setelah menjadi produk setengah jadi meningkat menjadi Rp360 triliun.
Namun peningkatan nilai hilirisasi itu baru setara 30% dari nilai potensialnya. Sementara 70% peningkatan nilai hilirisasi itu, kata Fahmy, lebih banyak dinikmati oleh Tiongkok. Dus, gaungan hilirisasi yang disebut menguntungkan Indonesia patut dipertanyakan.
Baca juga : CSIS: Hilirisasi Bukan Jawaban atas Semua Masalah
"Nilai tambah hilirisasi nikel masih rendah, diperkirakan sekitar 30% dari nilai tambah yang dihasilkan hilirisasi, 70% nilai tambah dinikmati oleh investor Tiongkok. Lapangan pekerjaan baru yang diciptakan hilirisasi tidak begitu banyak lantaran investor mengusung tenaga kerja dari Tiongkok," kata dia.
Karenanya, Fahmy menilai hilirisasi bukan solusi atas persoalan yang ada di Indonesia. Sebab, upaya penghiliran industri itu pun masih menyisakan banyak permasalahan yang urung dituntaskan oleh pemerintah.
"Calon pemimpin seharusnya menyadari bahwa hilirisasi bukan lampu Aladin yang bisa menjadi solusi berbagai permasalahan bangsa," pungkasnya. (Z-5)
Indef menilai outlook negatif Moody’s mencerminkan kenaikan persepsi risiko, bukan pelemahan fundamental, sehingga menekan kepercayaan investor.
TRANSFORMASI sektor manufaktur, khususnya manufaktur padat karya, menjadi kunci utama untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Secara tahunan, ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,94% (year-on-year/yoy) dibandingkan triwulan IV-2024.
PEREKONOMIAN DKI Jakarta mencatatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025.
Serangkaian temuan penting terkait praktik pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara menjadi sorotan utama.
Kawasan Indonesia Timur, termasuk Cekungan Manui, memiliki banyak cekungan sedimen dengan potensi sistem petroleum aktif dan akumulasi hidrokarbon yang signifikan.
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tenggara bersama PT Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar Bale Properti Expo 2025 di Kendari, Kamis (18/9).
SDN 1 Porara di Desa Morosi kini memiliki 16 ruang kelas, 22 guru, serta 500 murid, dengan 107 siswa baru tercatat pada tahun ajaran 2025.
Ifishdeco sepenuhnya mendukung visi Gubernur Sulawesi Tenggara yang ingin mendorong kemandirian daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
GUNA menjaga keutuhan adat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan tradisional, Kerajaan Moronene Keuwia-Rumbia menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pada Rabu (11/6).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved