Izin Pembangunan Smelter Bakal Diperketat

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memperketat pemberian izin pembangunan smelter. Itu menyusul dari kejadian ledakan tungku smelter beberapa waktu lalu di Morowali, Sulawesi Tengah.

"Jadi ke depan, dalam memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi, kita akan perketat, termasuk K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)nya," ujarnya kepada pewarta di Jakarta, Rabu (24/1).

Masifnya pembangunan smelter di Tanah Air merupakan bagian dari agenda hilirisasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Bahlil mengatakan, penghiliran itu merupakan cara agar Indonesia mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari produk-produk sumber daya alam.

Baca juga: Tungku Smelter PT IMIP di Morowali Terbakar Lagi, Ini Kronologinya

Namun dia mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam pengawasan sehingga muncul kejadian ledakan smelter yang akhirnya menelan korban jiwa. Karenanya, kata dia, pengetatan izin perlu diberlakukan, utamanya yang berkaitan dengan prinsip K3.

"Karena kita tidak ingin ada korban jiwa, kita tidak ingin ada pencemaran lingkungan. Kaidah, norma-norma standar yang menjadi bagian yang harus dipenuhi, harus kita eksekusi," jelasnya.

Baca juga: Smelter Morowali Meledak Lagi, DPR: Pemerintah Lamban Mengaudit

Dia juga tak ingin upaya penghiliran yang dilakukan pemerintah terkesan ugal-ugalan. Karenanya, setiap perusahaan yang ingin melakukan hilirisasi dan membangun pabrik smelter harus memenuhi beragam persyaratan.

"Namanya hilirisasi, industri tambang, itu kan harus memenuhi kaidah, norma dan aturan. Contoh, amdal harus diselesaikan, izin harus selesai, lingkungan harus selesai," kata Bahlil.

Diketahui, dalam dua bulan terakhir setidaknya terjadi tiga ledakan smelter, yakni, smelter milik PT. ITTS yang menelan korban sebanyak 21 orang tewas. Kemudian disusul dengan kembali meledaknya smelter PT. GNI dan teranyar terjadi ledakan smelter di PT. SMI.