Impor 3 Juta Ton Beras, Pemerintah Dinilai Serampangan

RESEARCH Associate Center of Reform on Economics (CORE) dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dwi Andreas Santosa mengkritik keputusan pemerintah yang mengimpor beras dalam jumlah yang besar.

"Ini yang kami kritik beberapa minggu terakhir terkait keputusan impor yang serampangan. Saya sampaikan media bahwa keputusan impor tahun 2023 yang totalnya 3,3 juta ton, tahun 2024 yang tahunnya saja belum mulai karena diputuskan di Desember itu 3 juta ton," kata Dwi di Jakarta pada Selasa (23/1).

Awalnya, ujar Dwi pemerintah hanya mengimpor sebanyak 2 juta ton untuk 2024, lalu akhirnya ada pernyataan lain bahwa sudah ada kontrak dengan Thailand 2 juta ton dan dengan India 1 juta ton.

Baca juga: Mahfud Md Singgung Janji Jokowi tidak Impor Pangan

"Ini kami sampaikan sebagai keputusan impor yang serampangan, tanpa dasar, tanpa data, tanpa perhitungan," tegasnya.

Apabila hal tersebut dilakukan, ia menilai petani menjadi pihak yang sangat disakiti atas keputusan impor tersebut. "Kita lihat saja seperti ini, perkiraan saya itu produksi padi naik sekitar 3 sampai 5 persen. Karena apa? PDB sektor pertanian itu terbesar pengusungnya padi, produksi padi," imbuh dia

Baca juga: Impor Beras Bentuk Kegagalan Pemerintah Wujudkan Swasembada

Pada 2023 mengapa pemerintah mengimpor sedemikian besar beras sampai 3,3 juta ton, dan yang masuk 2,7 juta ton, serta dari swasta sekitar 300 ribu ton, sehingga, ia menilai impor tahun 2023 ini lebih dari 3 juta ton dan ia menyebut bahwa itu adalah impor terbesar sepanjang 25 tahun terakhir.

"Kalau BPS menyatakan impor terbesar sepanjang 5 tahun terakhir, data saya menyatakan itu impor terbesar 25 tahun terakhir. Alasan impornya karena apa, berasumsi bahwa produksi nasional akan turun tajam karena El Nino, kenyataannya hanya turun 0,65 persen," tuturnya.

Untuk 2024, ujar Dwi, ia melihat ada potensi kenaikan produksi 2024 antara 0,9 sampai 1,5 juta ton, akan tetapi di sisi lain pemerintah telah memutuskan impor sebanyak 3 juta ton dan akan berdampak buruk kepada petani-petani Indonesia. (Fal/Z-7)