Entropi Ekonomi di Era Jokowi karena Faktor Korupsi

EKONOM  Muhammadiyah Dr Mukhaer Pakkanna menyatakan di masa rezim Presiden Joko Widodo terjadi entropi ekonomi yang bercirikan pada ekonomi biaya tinggi dan korupsi.

Baca juga: Guntur Hamzah Dilantik Jadi Hakim MK, Akademisi: Tandai Kekuasaan Oligarki

Dalam entropi ekonomi, jelasnya, ada ketidakteraturan sistem yang membuat birokrasi tak efisien dan tak efektif,  sehingga membuat 'mesin' ekonomi berjalan semakin tidak teratur.

"Kondisi itu membuat ekonomi tidak produktif. Saya sering mengandaikan, bila sebuah mesin motor mengonsumsi 1 liter bensin bisa menempuh 1 kilometer, karena sistem tidak teratur maka dengan 1 liter bensin bisa sampai 6 kilometer," papar Mukhaer dalam Podcast Narada Syndicate yang dipandu oleh aktivis Kusfiardi, baru

Baca juga: Pemilu 2024 Harus Jadi Ajang Pendidikan Politik, Bukan Monopoli Oligarki

Mukhaer melanjutkan, analogi tersebut bila dimasukkan dalam konteks ekonomi politik, bermakna ada yang rusak di dalam sistem.

Kerusakan itu, sambung Rektor Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) tersebut, tampak dalam Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio antara output dengan input.

Yang tampak sekarang, ujar Mukhaer, adalah input banyak yang masuk, namun output sedikit.

"ICOR Indonesia itu 7,5, sedangkan negara-negara Asia Tenggara ICOR nya rata-rata 3,5," papar Mukhaer.

Artinya, sambungnya, semakin tinggi ICOR semakin tidak efisien pula perekonomian. Karena tingginya biaya yang dikeluarkan, hanya membuahkan hasil yang rendah.

"Kenaikan ICOR i?ani terjadi terutama di periode kedua pemerintahan Jokowi. Yang artinya, ekonomi semakin tidak efisien di periode kedua ini," pungkasnya. (P-3)