Di Depan Kadin, Prabowo Usung Kebijakan Hilirisasi Lanjutkan Kebijakan Jokowi

CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan strategi Indonesia harus benar untuk mengatasi tingginya impor bahan baku. Dia mengusung hilirisasi untuk persoalan bahan baku farmasi, dan industri nilai tambah.

“Saya setuju kita harus mulai dari dasar. Kuncinya adalah hilirisasi,” kata Prabowo dalam Dialog Capres 02 Prabowo Subianto Bersama Kadin, di Djakarta Theater, Jumat (12/1/2023).

Menurutnya hilirisasi begitu penting. Dia bersama timnya telah memiliki rencana yang disebut pohon industri dari 21 komoditas, mulai dari mineral sampai bahan tanaman, dan laut untuk membangun dasar.

Baca juga : Asing Diuntungkan, Apindo Minta Kebijakan Hilirisasi Jokowi Dievaluasi

Untuk diketahui, kebijakan hilirasi ini juga yang saat ini digaungkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Prabowo, Indonesia butuh kurang lebih investasi US$545 miliar atau setara Rp8.473,33 triliun (kurs Rp15.547,40 per dolar AS) untuk 21 komoditas. “Hilirisasi artinya semua sumber alam harus diolah di Indonesia. Maka, industri dan kilang-kilang Petrokimia semua harus dikembangkan secara masif," kata Prabowo. 

Baca juga : Banyak Menteri jadi Tim Sukses Capres, Program Pemerintah Semakin Dipolitisasi

Dia menerangkan pada setiap komoditasnya akan memiliki nilai tambah berpuluh kali melalui hilirisasi, termasuk industri farmasi dan industri nilai tambah. Prabowo juga menjanjikan kenaikan anggaran untuk riset dan pengembangan (R&D), apabila penghasilan/ pendapatan negara naik dengan cepat.

Dia mengaku sudah pelajari pendapatan negara bisa naik dengan cepat. Belanja negara, kata Prabowo, sebagai perbandingan dari PDB/ GDP, masih termasuk salah satu yang terendah di dunia.

“Sekarang pembelanjan kita 17% dari PDB. Para pakar menyampaikan kepada saya bahwa negara-negara yang sedang membangun industri berani berbelanja sampai 28% dari GDP. India dan Turki kalau tidak salah 28%. Bila ingin seperti mereka, berarti kita bisa menambah 10-11% pembelanjaan kita,” kata Prabowo.

PDB Indonesia saat ini US$1.500 miliar. Apabila bisa menambah 10%, artinya US$150 miliar dolar di situ Indonesia bisa bikin tambahan kilang Petrokimia, pabrik farmasi dan sebagainya. Belanja yang pruden memang harus, tapi kalau tidak berani untuk melakukan hal-hal mendasar, Indonesia tidak bisa menjadi negara industri.

“Kita harus mandiri di semua sektor yang penting karena kita negara yang karena besar,” kata Prabowo.

Hilirisasi juga dia angkat sebagai solusi mendorong industri SDA agar bernilai tambah. Membawa program yang sudah berjalan yaitu program hilirisasi nikel dan bauksit, bahan untuk alumina dan diolah lagi menjadi alumunium, yang nantinya alumunium digunakan sebagai bahan baku untuk industri lainnya.

“Jadi satu bahan saja, kita selama ini memberi dengan murah. Kita menjual gelondongan, kita impor mobil. Ini tidak bisa lagi. Jadi strateginya, hilirisasi di 21 komoditas,” kata Prabowo.

Dia mengaku dibantu tim pakar yang hebat untuk menghitung pertambahan nilai dari hilirisasi tersebut. “Yang hitung mereka. Saya hanya hafal, hanya ngomong. Tapi bukan omon-omon kosong,” kata Prabowo.

Faktanya 90% Bahan Baku Farmasi Masih Impor

Kepala Badan Ekonomi Kerakyatan Kadin Indonesia Bambang P.S. Brodjonegoro melontarkan pertanyaan berfokus pada ketahanan kesehatan terutama industri farmasi dan alat kesehatan. Data terakhir menunjukkan 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan di Indonesia masih tergantung pada impor. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku farmasi perlu dibangun industri kimia dasar dan petrokimia.

Namun Indonesia hari ini hanya memiliki 4 industri petrokimia sementara Vietnam sudah memiliki 29 industri petrokimia. Sedangkan terkait alat kesehatan, pengembangan industrinya membutuhkan waktu yang agak lama.

Sebab, riset dan pengembangan di bidang alat kesehatan di Indonesia hanya 0,05% dari PDB, sangat jauh dibandingkan negara maju yang sekitar 3%. Bambang meminta penjelasan Prabowo terkait strategi untuk meningkatkan industri bahan baku farmasi dalam negeri serta untuk memenuhi atau membangkitkan industri dalam negeri untuk alat kesehatan sementara pada saat yang sama Indonesia butuh alat kesehatan untuk menjaga standar kesehatan.

Wakil ketua umum bidang industri Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar juga melontarkan pertanyaan terkait ketiadaan nilai tambah di Indonesia, padahal memiliki semua sumber dayanya. Sebagai contoh, Indonesia masih ketergantungan pada bahan baku impor, bahan modal dan penolong, padahal industri bisa melakukan subtitusi.

Bobby meminta penjelasan Prabowo akan langkah konkret untuk bisa membangun industri bernilai tambah, juga solusi terkait ekspor dimana industri menjual bahan baku mentah, seperti menjual LNG, kemudian mengimpor pupuk, demikian juga menjual CPO mentah dan batubara. Padahal Indonesia punya kekayaan alam mineral dan perkebunan yang besar. (Z-4)