Pembenahan Tata Niaga Pangan Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Petani

PENELITI Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai pembenahan tata niaga pangan perlu diawali dari orientasi kebijakan dan political will pemerintah, karena orientasi ini mempengaruhi kebijakan yang ditempuh. 

Menurutnya kebijakan pemerintah saat ini masih berfokus pada peningkatan produksi saja. Padahal di balik itu ada yang lebih krusial yakni perbaikan kesejahteraan produsen pangan yakni petani. 

"Pada saat petani sejahtera, mereka memiliki modal untuk dapat mengadopsi berbagai teknologi untuk meningkatkan produksi dan adaptif terhadap perubahan cuaca. Saat ini mayoritas petani gurem lahan <0,5 Ha, mereka untuk mencapai skala keekonomian saja sudah susah, bagaimana mau ekspansi menanam dan eksplorasi untuk terus mengembangkan usaha taninya," terangnya.

Baca juga : Selain Bansos El Nino, Pemerintah Cairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan Jelang Pilpres 2024

Eliza menerangkan orientasi kebijakan pemerintah belum mengarah pada kesejahteraan petani.

"Buktinya pada saat petani pangan babak belur harga jatuh pemerintah tidak ada intervensi yang berarti untuk menjaga daya beli mereka. NTP pangan tahun 2021-2022 itu di bawah 100 artinya merugi," tegasnya.

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan petani maka pemerintah tidak akan menempuh jalan ekspor pangan ataupun food estate.

Baca juga : Ubah Model Kebijakan untuk Sejahterakan Pelaku Pangan

"Jika orientasinya kesejahteraan maka kebijakan yang ditempuh bukan dengan cara-cara instan seperti impor atau food estate yang petani tetap jadi buruh, bukan pemilik lahan," tegasnya.

Orientasi kebijakan pada kesejahteraan petani bisa dilakukan dengan memberikan jaminan harga yang berkeadilan, kepastian pasar, ketersediaan dan keterjangkauan input produksi seperti benih, pupuk, pembasmi hama penyakit. Selain itu juga patut diperhatikan perlindungan petani dari dampak negatif pembangunan dan pemberantasan mafia pangan.

"Untuk bisa membuat harga berkeadilan dan adanya kepastian pasar ini membutuhkan basis data yang akurat di setiap daerah sentra produksi," pungkasnya. (Z-7)