Ubah Model Kebijakan untuk Sejahterakan Pelaku Pangan

KETUA Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai tata niaga pangan selama ini dikuasai oleh mafia kartel pangan dan importir pangan. Ini adalah masalah yang tak pernah diurai masalahnya secara mendasar. 

"Masalah mendasarnya selama ini adalah karena kuota impor itu hanya dikuasai oleh segelintir importir dengan modal besar. Sementara produksi di tingkat on farm yang diusahakan oleh petani atau industri rumah tangga dibuat tak berdaya dari banyak sisi," terangnya.

Suroto mencontohkan impor di tata niaga kedelai. 97 persen bergantung ke importir yang mendatangkan barang dari Amerika 83 persen dan 13 persen dari Kanada.

Baca juga : Selain Bansos El Nino, Pemerintah Cairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan Jelang Pilpres 2024

"Akses untuk mendapatkan kuota impor ini dibuat semacam kongkalikong dengan pejabat dan importir agar impor bermasalah," tegasnya.

Masalah serupa juga didapati pada tata niaga beras misalnya, selain beras di dalam negeri itu dibuat tak berdaya di sisi input dengan harga pupuk yang mahal, lalu akses kredit yang sulit, juga dibuat lemah dari segi organisasinya. 

Oleh sebab itu, perlu menggeser dari model kebijakan paket input yang gagal selama ini ke paket output.

Baca juga : BUMN Dapat Menjadi Katalisator bagi Koperasi

"Bukan lancarkan subsidi pupuk, BBM, dan lain-lain tapi bagaimana buat harga pelaku pangan keluarga kita itu berdaya," tegasnya.

Suroto juga menekankan pentingnya penguatan organisasi pelaku pangan dengan misalnya bentuk koperasi petani, nelayan, petambak dan lain lain.

"Itu menjadi mandiri dengan geser fungsi Bulog yang sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu jadi badan usaha milik petani yang dikuasai dan dikendalikan secara demokratis. Termasuk di sektor hulunya seperti pabrik pupuk dan lain lain," terusnya.

Baca juga : Pembenahan Tata Niaga Pangan Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Petani

Suroto menyayangkan para paslon di Pilpres 2024 belum ada yang menunjukkan visi ke arah itu. Menurutnya, semua sektor bisnis off farm di Indonesia dikuasai oleh mafia kartel pangan dan importir. 

“Jadi untuk membongkar kebijakan yang salah ini ya butuh kepemimpinan transformatif, dan Pilpres saya lihat belum ada yang menunjukkan kandidat kesana visinya. Mereka masih berslogan terus, malahan mereka berslogan teruskan kebobrokan saat ini,” pungkasnya. (Z-7)

Baca juga : Persoalan Pertanian Sangat Rumit, Holding seperti KUD Dibutuhkan