Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Di tengah gejolak perekonomian global, capaian peningkatan daya saing yang luar biasa yang diraih oleh Pemerintah Indonesia.
Hal ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan dalam mengakselerasi pemulihan perekonomian nasional selama periode satu tahun terakhir.
Namun demikian, pemerintah tidak boleh berpuas diri atas capaian tersebut karena daya saing Indonesia berada jauh di bawah Singapura yang masuk ke peringkat 4 besar, Malaysia yang menduduki peringkat 27 bahkan kalah dengan Thailand yang berada di peringkat 30. Bahkan bukan tidak mungkin jika Pemerintah Indonesia lengah, kita dalam disalip oleh Filipina dan Vietnam
Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Ariawan Gunadi, mengatakan pemerintah harus meningkatkan daya saingnya mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah.
"Salah satu faktor yang membuat daya saing Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan regional seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia adalah terhambatnya laju pertumbuhan investasi akibat tingginya angka Incremental Capital Output Ratio," ujar Ariawan, Minggu (17/12)
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. ICOR mengukur seberapa efisien investasi dengan membagi pertumbuhan investasi (penambahan modal) dalam suatu periode tertentu dengan pertumbuhan output ekonomi (peningkatan GDP atau produksi) dalam periode yang sama.
"Jika nilai ICOR tinggi, itu berarti jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai tambahan output atau pertumbuhan ekonomi lebih besar karena menunjukkan seberapa efisien penggunaan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi," jelas Guru Besar Universitas Tarumanagara ini.
Menurutnya, angka ICOR Indonesia yang saat ini mencapai level 7,6% membuat biaya investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga semakin besar. "Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya guna menurunkan angka ICOR Indonesia ke level 5 persen agar perekonomian Indonesia dapat menanjak ke level mengalami pertumbuhan sebesar 6 persen year on year. Hal ini sangat krusial bagi bangsa Indonesia guna memperbaiki efisiensi modal negara kita dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," lanjut Ariawan.
Lebih lanjut Ariawan mengatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan memperbaiki iklim ekosistem investasi melalui berbagai kebijakan dan regulasi dengan tujuan memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia.
"Kompleksitas proses perizinan usaha di Indonesia akibat faktor regulasi yang berlebih menyulitkan investor yang ingin menanamkan modalnya untuk mendirikan usaha sehingga perlu dilakukannya terobosan-terobosan melalui kebijakan-kebijakan baru yang mendukung perbaikan iklim ekosistem investasi di Indonesia," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Indonesia dapat menurunkan angka ICOR dengan melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar) agar dapat mengurangi biaya (cost) yang diperlukan oleh pelaku usaha sehingga bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (growth) tanpa menambah modal (capital) yang lebih besar.
Menurutnya, pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur juga harus digalakkan agar tidak memberikan kesempatan terjadinya pungutan liar dan korupsi. Banyaknya pungutan liar dan korupsi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab tentunya akan berdampak negatif terhadap investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
"Pemerintah perlu untuk bertindak dengan cermat saat menentukan regulasi dan kebijakan dalam meningkatkan daya saing perdagangan di kancah global agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara di Kawasan ASEAN," tandasnya. (RO/E-1)
Mobilitas merupakan salah satu faktor krusial dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan.
"Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kami mau efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu."
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menetapkan dividen tunai sebesar Rp1,5 triliun kepada pemegang saham/negara setelah membukukan kinerja keuangan 2024 yang melesat.
PPRE akan menyediakan berbagai peralatan dan dukungan operasional guna menunjang kegiatan produksi dan logistik di area pertambangan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp644,9 triliun per 30 September 2025.
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), subholding Pelindo yang mengelola layanan terintegrasi di kawasan pelabuhan dan sekitarnya mencatat kinerja positif hingga Agustus 2025.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved