BP Tapera Bekerjasama dengan Japan Housing Finance Adopsi Skema Pembiayaan Perumahan

BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menandatangani kerja sama skema pembiayaan rumah subsidi dengan Japan Housing Finance (JHF) Agensi, Jumat (15/12) kemarin. Dengan adanya kerja sama ini, memungkinkan Tapera mengadopsi sistem dari negeri sakura ini.  

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan, kerja sama ini juga bagian dari perluasan ekosistem pembiayaan perumahan yang dilakukan oleh BP Tapera. Nota kerja sama antara BP Tapera dan JHF ini dilaksanakan dalam rangka pertukaran informasi terkait penelitian dan program yang terkait dengan instrument keuangan.

“Kerja sama ini berbentuk sharing dalam rangka tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengungkapan untuk kelancaraan pelaksanaan program pembiayaan perumahan, perbandingan sistem pembiayaan perumahan, namun tidak terbatas pada strategi bisnis, pengembangan produk seperti green mortgage dan sistem hukum di Indonesia dan Jepang,” ungkap Adi dalam penandatanganan MoU BP Tapera Jumat (15/12) di Langham Hotel Jakarta. 

Baca juga: Selain Menjanjikan Nasabah Investasi Menguntungkan, BP Tapera Akan Perluas Manfaat

Adi menjelaskan, kerja sama ini berawal dari kunjungan BP Tapera ke JFH pada 2022 silam. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjalin kerja sama dengan institusi internasional untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai ekosistem pembiayaan perumahan yang ada di Jepang. 

“Banyak yang bisa kita pelajari dengan melihat jepang, mulai dari utilitasnya, skema pembiayaannya, dan masih banyak lagi yang bisa kita serap,” ungkap Adi.

Baca juga: Dana FLPP Tersalurkan Rp18,91 Triliun, BP Tapera Optimis Capai Target

Kunjungan ini, lanjut Adi, sekaligus melihat perbandingan standar perumahan, teknologi dan bahan juga tidak terbatas pada kerangka peraturan dan sertifikasi (inspeksi), perbandingan antara mengidentifikasi berbagai prospek, hambatan, tantangan dan strategi untuk meningkatkan minat investor publik dan swasta di sektor pembiayaan perumahan. Sehingga, BP Tapera dan JFH bisa mengembangkan sumber daya manusia untuk tujuan yang sama.

“Kami juga telah melakukan eksplorasi Solusi untuk masalah perumahan, bertukar informasi dan program di bidang perumahan,” ungkap Adi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menambahkan, belajar dari sistem yang diterapkan jepang, ada fasilitas tenor panjang diterapkan hingga 30 tahun. Hal ini apabila diterapkan di skema FLPP akan lebih murah. 

“Dengan tenor FLPP lebih panjang, misalnya kita dorong hingga 20 sampai 30 tahun pasti akan lebih murah. Yang diadopsi salah konsepnya dari JHF,” kata Herry. 

BP Tapera dalam kerja sama ini sebagai badan hukum yang dibentuk untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk melindungi kepentingan peserta tapera sesuai dengan UU No. 4 tahun 2016 serta selaku operator investasi pemerintah yang merupakan pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk. Sedangkan JHF sebagai otoritas pemerintah yang bergerak dibidang pembiayaan primer dan sekunder perumahan di Jepang.

Selanjutnya, kerja sama ini dilanjutkan dengan adanya kegiatan pelatihan dengan tema “Training program for Further Housing Finance Development in Indonesia” yang diinisiasi oleh JHF pada Oktober 2023 dengan mengundang perwakilan dari ekosistem pembiayan perumahan diantaranya DJPI, SMF dan BP Tapera.

Adapun kegiatan ini sekaligus memperingati kerja sama bilateral Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama 65 tahun. Dimana program pelatihan tersebut sejalan dengan fase III Rencana Strategis BP Tapera di Tahun 2023 – 2024 yaitu meningkatkan kredibilitas instituasi dan layanan menuju kelas dunia.

Senior Executive Director JFH Yoshida Hideo mengatakan, metode kerja sama yang akan dilaksanakan adalah saling berbagi informasi dan bertukar pandangan tentang pasar perumahan dan pembiayaan perumahan baik di Indonesia dan Jepang. Tak hanya itu, kedua belah pihak juga akan melakukan survei atau penelitian bersama dibidang pasar perumahan dan pembiayaan perumahan serta menjadi tuan rumah dalam kegiatan bersama, lokakarya juga konferensi tentang perumahan dan pasar pembiayaan perumahan di Indonesia maupun Jepang. 

“Kerja sama ini juga akan berpartisipasi dalam proyek-proyek bersama, saling bertukar SDM jika diperlukan, membuka peluang kerja sama dengan badan hukum lainnya di masing-masing negara tetapi tidak terbatas pada kementerian dan organisasi negara lainnya,” tandas dia. (Z-10)