Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimis capai target realisasi penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 229 ribu unit rumah hingga akhir 2023. Tercatat pada September 2023, BP Tapera mencatat telah menyalurkan sebanyak dana FLPP senilai Rp18,91 triliun atau sebanyak 166.883 unit.
Target penyaluran FLPP ini nail 3.000 unit dimana pada 2022, realisasi penyaluran dana FLPP BP Tapera mencapai 226 ribu unit senilai Rp 25,15 triliun.
“Kami optmitistis target FLPP tahun ini tercapai. Kami akan kebut penyaluran kuartal IV tahun ini lewat koordinasi dengan perbankan,” kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam diskusi Peran BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan yang digelar Forum Peduli Rumah Rakyat (FPPR) di Jakarta, Sabtu (7/10) kemarin.
Baca juga: Gandeng BTN Syariah, BP Tapera Gelar Akad Masal 2.300 Unit Rumah Serentak
Turut hadir sebagai pembicara diskusi ini, ekonom senior Indonesia Economic Intelligence Sunarsip, sedangkan bertindak sebagai moderator adalah wartawan senior Edo Rusyanto.
Adi menegaskan, para prinsipnya, kebutuhan pembiayaan rumah masih sangat besar. Buktinya, Compounded annual growth rate (CAGR) atau dikenal dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan penyaluran dana FLPP BP Tapera mencapai 27,42% selama 2020-2023. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat menjangkau BP Tapera atau sebaliknya.
Baca juga: BP Tapera Genjot Penyaluran FLPP 2023
Dia menegaskan, BP Tapera memberikan pembiayaan perumahan melalui dana Tapera dan FLPP. Pembiayaan dana tapera terdiri atas kredit pemilikan rumah (KPR), kredit bangun rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah (KRR), dengan suku bunga kompetitif 5%.
Berbeda dengan perbankan, dalam KPR lembaga nirlaba ini, tenor pembiayaa mencapai 35 tahun untuk sarusun dan 30 tahun untuk rumah tapak, sedangkan KBR 20 tahun, dan KRR 10 tahun. Sementara itu, bunga KPR dana FLPP yang disalurkan BP Tapera 5% dan tenor 20 tahun.
Adi menegaskan, sumber dana tapera adalah dana peserta, terdiri atas hasil penghimpunan peserta, hasil pemupukan simpanan peserta, hasil pengembaliian kredit, dan hasil pengalihan aset tabungan perumahan pegawai. Kemudian, dana lainnya, seperti wakaf, dan dana FLPP.
Peserta tapera ada dua, yakni didaftarkan perusahaan atau ASN dan pekerja mandiri. Tahun ini, BP Tapera menargetkan menjadi 30 ribu peserta mandiri dengan target penyaluran FLPP 50 ribu.
Dana peserta kemudian dikelola berdasarkan kontrak dana pengelolaan tapera (KPDT) oleh bank kustodian (BK). Selanjutnya, BK dalam rangka pemupukan dana tapera bekerja sama dengan manajer investasi untuk melakukan kontrak investasi kolektif (KIK). Instrumen investasinya adalah yang berisiko rendah, seperti pasar uang, obligasi, surat berharga perumahan, dan investasi lain yang aman dan menguntungkan.
“MI pengelola dana KIK tapera adalah Bahana, Batavia Prosperindo, BNI Asset Management, Mandiri Investasi, Danareksa Investment Management, Schroders, dan Manulife Investment Management. Selanjutnya, BP Tapera memberikan informasi jumlah saldo tabungan, jumlah unit pernyataan dan NAB per unit,” kata dia.
Dia mencatat, nilai aktiva bersih/unit penyertaan (NAB/UP) terus naik sejak diluncurkan pada 14 Juni 2021. Waktu itu, NAB/UP mencapai Rp 1.000, sedangkan per 29 September 2023 mencapai Rp 1.075 dengan NAB Rp 7,21 triliun. Artinya, imbal hasil KDPT sejak peluncuran pada 2021 mencapai 7,53% (net), di atas deposito Himbara sebesar 2,78% (gross).
Sementara itu, KDPT syariah dirilis pada Februari 2022 dengan NAB/UP Rp1.000. Per 29 September 2023, NAB/UP mencapai Rp1.052, sedangkan NAB Rp505,7 miliar. Imbal hasil (net) mencapai 5,23%.
“BP Tapera juga menerima peralihan dana dari Bapertarum dengan peserta 5,04 juta senilai Rp11,8 triliun per Desember 2020. Dari jumlah itu, berdasarkan penelahaan BP Tapera, peserta pensiun-ahli waris 1,02 juta senilai Rp2,69 triliun, sedangkan peserta aktif 4,02 juta senilai Rp9,18 triliun,” lanjut dia.
Ekonom senior Indonesia Economic Intelligence Sunarsip menegaskan, dalam rangka memperkuat ekosistem likuiditas murah, pemerintah telah membentuk BP Tapera. Badan ini bertugas menghimpun tabungan, mengelola dan memupuknya melalui berbagai instrumen investasi.
Hasil dari pengelolaan dana tersebut kemudian dipergunakan untuk membiayai kebutuhan perumahan bagi pesertanya.
“Jadi, konsep tapera ini sebenarnya konsep pengembangan likuiditas perumahan yang cantik, dengan beberapa pertimbangan,” tegas dia.
Ia menjelaskan, tapera menggabungkan antara konsep pembiayaan dan tabungan hari tua. Kedua, tapera menggabungkan konsep gotong royong dan kemandirian. Ketiga, tapera menggabungkan konsep tabungan jangka panjang yang match dengan pembiayaan perbankan.
Konsep tabungan pada tapera yang bersifat jangka panjang ini, kata dia, cocok (match) dengan karakteristik pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang pula. BP Tapera tidak menyalurkan pembiayaan kepada peserta, melainkan oleh bank pelaksana pembiayaan.
“Dalam konteks ini, kerja sama BP Tapera dengan bank pelaksana menjadi solusi atas masalah mismatch yang dialami perbankan. Berdasarkan uraian ini, BP Tapera dapat berperan penting dalam ekosistem pasar keuangan serta pembiayaan perumahan,” tandas dia. (Z-10)
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah menyiapkan skema baru pembiayaan perumahan melalui konsep Contractual Saving for Housing (CSH)
BP Tapera memastikan akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera
BP Tapera menegaskan akan menyiapkan langkah penyesuaian pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera
BP Tapera menegaskan akan menyiapkan langkah penyesuaian pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera
Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) merupakan lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana Tapera.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti membahas rencana pembangunan rumah untuk guru. Mendikdasmen menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru agar dapat memberikan semangat dalam mengajar
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
BTN mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025.
Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP pada 2026 menjadi 285.000 unit rumah subsidi dengan kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun.
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
BP Tapera genjot strategi agresif dan kolaborasi lintas sektor untuk mengejar target 350 ribu rumah FLPP pada akhir 2025.
OJK menegaskan hanya segelintir calon debitur KPR dengan skema FLPP terkendala akibat catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved