APBN Defisit Rp35 Triliun hingga Pertengahan Desember 2023

DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp35 triliun, setara 0,17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi tersebut jauh di bawah prakiraan yang disusun oleh pemerintah.

"APBN defisit Rp35 triliun, atau 0,17% dari PDB. Dalam UU APBN awal, desain defisit Rp598,2 triliun, atau 2,84% dari PDB. Jadi defisit sampai 12 Desember jauh lebih kecil dari desain defisit awal," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Jumat (15/12).

Defisit tersebut juga berada jauh di bawah proyeksi yang dibuat pemerintah pada pertengahan tahun di kisaran 2,4% terhadap PDB. Realisasi defisit yang lebih rendah itu didorong oleh kinerja pendapatan negara yang relatif baik.

Baca juga: Data Angka Kemiskinan Minim, Kemiskinan Ekstrem 0% di 2024 Makin Sulit Tercapai

Hingga 12 Desember 2023, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun. Realisasi tersebut melampaui target pendapatan negara dalam UU APBN awal yang dipatok di angka Rp2.463,0 triliun, atau setara 108,66%.

Namun bila merujuk pada target pendapatan yang direvisi melalui Perpres 75/2023 sebesar Rp2.637,2 triliun, maka realiasi pendapatan negara itu masih belum mencapai target.

"Jadi kalau dibandinhkan target perpres, itu kita masih belum mencapai targetnya. Diperkirakan akan mencapai target di akhir tahun 2023 ini," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Anies Sebut Anggaran Untuk Food Estate Lebih Baik Digunakan untuk Contract Farming

Adapun realisasi belanja hingga 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.588,2 triliun. Serapan belanja itu setara 84,55% dari alokasi dalam UU APBN awal yang sebesar Rp3.061,2 triliun dan 83,03% dari alokasi yang ada di dalam Perpres 75/2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp289,6 triliun. Angka tersebut, kata Sri Mulyani, jauh berada di bawah perkiraan dalam UU APBN awal yang sebesar Rp598,2 triliun dan prakiraan dalam Perpres 75/2023 yang senilai Rp479,9 triliun.

"Jadi kalau dibandibgkan dengan UU awal maupun Perpres, pembiayaan kita tetap iauh lebih kecil atau rendah. Ini sejalan dengan outlook yang kita lihat, defisit APBN akan lebih rendah dibanding UU APBN awal maupun Perpres 75," pungkas Sri Mulyani.

(Z-9)