Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TARGET pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024 sepertinya sulit terealisasi. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suprayoga Hadi memyebutkan, pemerintah saat ini terus berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0,5%.
"Kita sempat menghitung antara 0,5 sampai 0,7% tetapi paling tidak sudah nol koma. Kita tujuannya memang nol koma kok. Kalau 0 jelas impossible," ujar Suprayoga di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, (14/12).
Suprayoga mengatakan, salah satu persoalan yang membuat angka kemiskinan ekstrem tidak turun sesuai dengan yang diharapkan yaitu belum adanya satu data untuk program penanganan kemiskinan. Akibatnya program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran.
Baca juga: Pemerintah Pesimis Kemiskinan Ekstrem Capai 0 Persen pada 2024
Karena itu, tambahnya, setidaknya terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan nasional, yaitu pertama, konvergensi program, dimana kelompok sasaran–keluarga miskin dan rentan-menerima manfaat bantuan dari seluruh program yang ada.
Kedua, kualitas implementasi program khususnya terkait pencairan anggaran yang tepat waktu untuk program kemiskinan.
Ketiga, perbaikan pensasaran program, khususnya dengan terus menekan angka exclusion error-kelompok miskin yang tidak menerima program. Keempat, meningkatkan akses kelompok miskin pada layanan/infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih.
Baca juga: Pemerintah Optimis Penurunan Kemiskinan Ekstrem di 2024 Capai 0,5%
Saat ini angka kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2023 sebesar 1,12% turun dibandingkan 2,04% pada Maret 2022. Sementara, waktu tersisa target menurunkan kemiskinan ekstrem kurang dari setahun.
"Jadi memang kita antara 0,5 sampai 0,7%. Kalau bisa lebih kecil lagi kalau liat dari trennya dari 2,04 tahun lalu menjadi 1,12 kan turunnya hampir 1% ya. Katakanlah 1,12 dikurangi 0,9 ya mungkin bisa 0,3-an. Berarti sekali lagi target kita yang lebih optimis antara 0,5 sampai 0,7 yang realistis," paparnya.
Angka kemiskinan ekstrem ini bakal kembali meningkat apabila Indonesia menggunakan standar baru yang ditetapkan Bank Dunia, yaitu berpendapatan US$2,1 purchasing power parity (PPP) per hari. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah US$1,9 PPP per hari.
Sementara itu untuk tingkat kemiskinan nasional, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden ini menyebutkan, baru mencapai 9,36%. Sementara target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5-7,5%.
"Target kemiskinan ekstrem yang mengrah pada 0% tren kemisksinan turun meskipun untuk kemiskinan nasional luar biasa besar tantangannya karena menurunkan dalam satu tahun 1,8%, karenanya pemerintah bekerja ekstra," ujarnya.
(Z-9)
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Pramono menilai lonjakan ini tidak serta-merta mencerminkan penurunan kondisi ekonomi warga Jakarta. Ia menduga, dinamika arus urbanisasi turut memberi kontribusi besar.
Di tengah kabar baik turunnya angka kemiskinan nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan baru: daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
PT Djarum dan Polytron kembali melanjutkan upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kudus melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Renovasi
Program pembangunan 3 juta rumah diharapkan dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.
Kolaborasi antara Kemensos dan UGM akan difokuskan pada pemberdayaan dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga akademik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved