Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menjanjikan tambahan anggaran subsidi pupuk sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri. Ia mengaku telah memberi arahan kepada Menteri pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran diminta menghitung berapa kebutuhan yang selama ini masih belum terpenuhi.
"Pak Mentan hitung dulu, minta persetujuan dari DPR RI, baru nanti Menteri Keuangan (Sri Mulyani) bisa menambah. Saya janji pupuk akan ditambah subsidinya," ujar Jokowi pada acara Penyuluhan Petani dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Se-Jawa Tengah di Kota Pelakongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12).
Kepala Negara juga meminta Amran untuk mengawasi pendistribusian dan ketersediaan pupuk di berbagai daerah. Ia tidak ingin ada petani yang kesulitan mengakses pupuk subsidi.
Baca juga: Menteri Pertanian Persilakan Petani Tebus Pupuk Subsidi Cukup dengan KTP
"Urusan pupuk, Pak Mentan sanggupi ketersediaan di 2023 akhir dan 2024 awal. Beliau akan kontrol terus supaya tidak ada masalah di lapangan," tutur mantan wali kota Surakarta itu.
Jokowi menyadari bahwa pupuk adalah komoditas yang kerap dikeluhkan para petani. Ia pun meminta aturan terkait pembelian pupuk dipermudah. Para petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi tidak perlu menggunakan kartu tani. Kartu tanda penduduk (KTP), menurutnya, sudah cukup untuk menjadi alat bagi petani memperoleh pupuk subsidi di pengecer.
Baca juga: Petani Indramayu Sambut Baik Penggunaan KTP untuk Tebus Pupuk Subsidi
"Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk menggunakan KTP. Asal di KTP ada tulisan petani, silakan itu dipakai. Jadi bisa pakai kartu tani, bisa pakai KTP," ujarnya.
Jokowi juga meminta kebijakan tersebut diawasi secara ketat di lapangan. Jangan sampai, roang yang berprofesi bukan sebagai petani, bsia membeli pupuk subsidi.
"Jangan sampai orang yang KTP tertulis pengusaha, beli pupuk subsidi. Hati-hati. Atau di sini tulisannya ASN (aparatur sipil negara) cari pupuk juga tidak bisa. Artinya pakai KTP itu tulisan pekerjaannya petani," tandasnya.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
Kementan memulai tahap rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.
KENAIKAN Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak langsung cerminkan petani semakin sejahtera.
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa.
Dari swasembada di sektor pangan, lanjut Prabowo, mimpinya untuk melihat keterjangkauan harga di masyarakat dapat tercapai.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyelundupan komoditas pertanian ilegal di Semarang.
Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa.
Dari swasembada di sektor pangan, lanjut Prabowo, mimpinya untuk melihat keterjangkauan harga di masyarakat dapat tercapai.
Untuk delik kerugian keuangan negara, dia mengatakan KPK tidak memiliki cukup bukti karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai auditor negara menyatakan tidak dapat menghitungnya.
Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga pangan di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved