Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Presiden Joko Widodo menjanjikan tambahan anggaran subsidi pupuk sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri. Ia mengaku telah memberi arahan kepada Menteri pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran diminta menghitung berapa kebutuhan yang selama ini masih belum terpenuhi.
"Pak Mentan hitung dulu, minta persetujuan dari DPR RI, baru nanti Menteri Keuangan (Sri Mulyani) bisa menambah. Saya janji pupuk akan ditambah subsidinya," ujar Jokowi pada acara Penyuluhan Petani dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Se-Jawa Tengah di Kota Pelakongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12).
Kepala Negara juga meminta Amran untuk mengawasi pendistribusian dan ketersediaan pupuk di berbagai daerah. Ia tidak ingin ada petani yang kesulitan mengakses pupuk subsidi.
Baca juga: Menteri Pertanian Persilakan Petani Tebus Pupuk Subsidi Cukup dengan KTP
"Urusan pupuk, Pak Mentan sanggupi ketersediaan di 2023 akhir dan 2024 awal. Beliau akan kontrol terus supaya tidak ada masalah di lapangan," tutur mantan wali kota Surakarta itu.
Jokowi menyadari bahwa pupuk adalah komoditas yang kerap dikeluhkan para petani. Ia pun meminta aturan terkait pembelian pupuk dipermudah. Para petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi tidak perlu menggunakan kartu tani. Kartu tanda penduduk (KTP), menurutnya, sudah cukup untuk menjadi alat bagi petani memperoleh pupuk subsidi di pengecer.
Baca juga: Petani Indramayu Sambut Baik Penggunaan KTP untuk Tebus Pupuk Subsidi
"Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk menggunakan KTP. Asal di KTP ada tulisan petani, silakan itu dipakai. Jadi bisa pakai kartu tani, bisa pakai KTP," ujarnya.
Jokowi juga meminta kebijakan tersebut diawasi secara ketat di lapangan. Jangan sampai, roang yang berprofesi bukan sebagai petani, bsia membeli pupuk subsidi.
"Jangan sampai orang yang KTP tertulis pengusaha, beli pupuk subsidi. Hati-hati. Atau di sini tulisannya ASN (aparatur sipil negara) cari pupuk juga tidak bisa. Artinya pakai KTP itu tulisan pekerjaannya petani," tandasnya.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Keunggulan melon itu terletak pada produktivitas tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan kualitas buah premium yang sesuai dengan permintaan pasar modern.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Kakao (Theobrema cacao L.) tidak hanya berperan sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber devisa negara, tetapi juga menjadi tulang punggung pendapatan ribuan petani.
Adapun Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan 10 dari 212 produsen beras nakal telah diperiksa.
pemerintah bakal melakukan tindakan tegas terhadap pelaku beras oplosan berdasarkan hasil temuan-temuan penyimpangan dalam beras.
Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap temuan 212 merek beras diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran mutu, memantik perhatian publik.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa 26 dari 212 perusahaan yang memproduksi merek beras telah mengakui praktik pengoplosan beras.
Arief juga mendorong agar dapat pula melakukan pendaftaran izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terdekat.
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Pemerintah akan menyalurkan stimulus fiskal pada Juni hingga Juli 2025 sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved