Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
INDUSTRI kelapa sawit Indonesia telah menjadi komoditas andalan ekspor nasional dan terus diakselerasi Pemerintah untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2022, Indonesia tercatat mampu memproduksi minyak kelapa sawit sebesar 46,82 juta ton. Sementara itu, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 6,21 juta ha atau 40,51% dari total luas areal perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2022.
“Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dan lebih dari 16 juta ton diproduksi oleh petani rakyat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca juga: Pemerintah Berkukuh Hilangkan Diskriminasi Kelapa Sawit
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan mewakili Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit dalam Rangka HUT ke-23 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Jakarta, (7/12).
Untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat, pemerintah telah melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Dalam kurun waktu 2017-2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai 306 ribu ha untuk 134 ribu petani dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp8,5 triliun.
“Namun ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi,” ujar Menko Airlangga.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah antara lain melalui Program Sarana Prasarana yang berupa pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian.
Baca juga: BPDPKS sebagai Mesin Waktu Petani Kelapa Sawit Naikkan Produktivitas
Dari sisi peningkatan sumber daya manusia pekebun sawit, Pemerintah juga telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan dengan jumlah penerima selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp127 miliar.
“Pemerintah terus mendorong industri sawit ini. Dan saat ini nilai ekspor sawit merupakan andalan Indonesia, nilainya USD29,66 miliar di tahun 2022. Ini adalah ekspor terbesar bersama dengan nikel,” ujar Menko Airlangga.
Dalam HUT Apkasindo tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan Apkasindo terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO.
Menko Airlangga menuturkan setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan yakni EUDR berpotensi mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global,
General Data Protection Regulation mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilidungi, dan EUDR akan mengelompokkan negara dalam tiga kategori yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.
Baca juga: Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Buka 16 Juta Tenaga Kerja
“Tentu kita ingin Indonesia risiko rendah. Oleh karena itu isu-isu keterlanjuran jadi prioritas utama Pemerintah,” ujar Menko Airlangga.
Kemudian Menko Airlangga juga menuturkan bahwa Pemerintah RI bersama dengan Malaysia telah melakukan joint mission pada bulan Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR.
Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tidak merugikan negara-negara produsen.
“Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan,” tegas Menko Airlangga.
Selanjutnya terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Menko Airlangga, (RO/S-4)
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah komoditas yang tengah diperjuangkan agar mendapat tarif impor lebih rendah dari 19% saat masuk ke pasar Amerika Serikat (AS).
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia menunggu hasil negosiasi tarif dengan pemerintah Amerika Serikat.
Penyelesaian IEU-CEPA ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyepakati kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa.
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY beri fasilitas kawasan berikat ke PT Long Well untuk dorong ekspor, investasi Rp690 M, dan serapan 16.700 tenaga kerja.
Kebijakan tarif impor tembaga 50% yang diberlakukan Amerika Serikat diperkirakan tidak akan mengguncang kinerja smelter nasional.
Salah satu upaya tertuang dalam acara Pelepasan Ekspor dan Business Matching pada kegiatan PADI 2025 di Agro Center Soropadan, Temanggung, Jawa Tengah.
Trimegah Sekuritas menyebut sejumlah faktor yang menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa Indonesia bisa mendapatkan setidaknya dua keuntungan dari pengenaan tarif Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19%.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut positif kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved