Presiden: Kredit untuk UMKM Mestinya tidak Perlu Agunan

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri BUMN, bersama OJK dan Bank Indonesia merumuskan aturan untuk mempermudah penyaluran kredit bagi para pelaku UMKM. Menurutnya, para pelaku UMKM tidak perlu dibebankan dengan syarat agunan sehingga mereka bisa lebih mudah mengakses permodalan.

"Saya kira Pak Menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK ini regulasinya harus diperbaiki. Tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral, sehingga prospek itu juga harus dilihat. Jangan hanya melihat agunannya, dilihat juga dong prospeknya. Kalau tidak punya agunan, tetapi prospeknya bagus, mestinya juga bisa diberikan kredit," ujar Jokowi dalam Opening Ceremony UMKM Expo(rt) Brilianpreneur, di Jakarta Conventional Center, Jakarta, Kamis (7/12).

Usulan tersebut berangkat dari realisasi penyaluran kredit ke UMKM yang masih terbilang rendah. Kepala Negara mengatakan penyaluran kredit ke sektor UMKM baru sekitar 21% dari total penyaluran kredit secara keseluruhan. Persentase tersebut masih jauh lebih rendah dibanding Tiongkok yang telah menyentuh 65%, Jepang 65%, dan India 50%.

Baca juga: OJK: Didorong Pemilu, Pertumbuhan Kredit Bisa Dua Digit

"Yang selalu saya dorong ini berkaitan dengan pembiayaan, pembiayaan UMKM harus dipermudah," tegasnya.

Menanggapi arahan tersebut tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kebijakan untuk mengubah persyaratan kredit bukan kewenangannya. Namun dia memastikan kebijakan yang terkait dengan hal itu bakal dibahas bersama oleh seluruh kementerian teknis dan juga instansi terkait lainnya.

"Otoritasnya bukan di kami. Kita hanya monitoring, delivery," tuturnya.

Baca juga: Kemenkop UKM Fasilitasi Business Matching untuk 4 Klaster Usaha di Ajang Cerita Nusantara

Sementara itu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah sedang membahas mengenai kemudahan pemberian kredit ke UMKM. Pembahasan itu mengenai kemungkinan peningkatan jaminan yang diberikan pemerintah atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan.

"Kita sedang diskusi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan juga Kemenkop UKM untuk meningkatkan dari sisi penjaminan. Kita akan ajukan penjaminan ke depan lebih luas dan besar secara size," ungkapnya.

Adapun Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso memaparkan persyaratan kredit tanpa agunan sedianya telah ada dan diterapkan oleh perbankan. Itu diberikan kepada peminjam yang mengakses KUR dengan nilai di bawah Rp100 juta.

"Sebenarnya sekarang kebijakan untuk KUR sampai dengan Rp100 juta itu sudah tanpa jaminan. Kalau orang mengatakan kok masih dimintakan jaminan, itu kemungkinan bukan jaminan. KUR jelas, sampai Rp100 juta tanpa jaminan. Kalau bank minta jaminan, itu bank kena penalti," kata dia.

"Lalu bagaimana caranya (supaya lebih banyak penyaluran kredit tanpa agunan), diperbanyak saja KUR yang di bawah Rp100 juta supaya nanti semua tanpa jaminan. Karena memang kebijakannya sudah ada. Jadi KUR sampai Rp100 juta itu tanpa jaminan," tandasnya. (Z-11)