Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK Indonesia (BI) memberikan penghargaan Bank Indonesia Awards pada 2023 kepada 64 mitra strategis yang berasal dari perbankan, korporasi, dan perorangan. Penghargaan ini diberikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 yang diselenggarakan pada Rabu (29/11) sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan nasional kepada mitra kerja yang secara konsisten mendukung pelaksanaan tugas-tugas BI sepanjang tahun.
PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) bagian dari holding Danareksa yang menjadi bagian dari mitra strategis tersebut meraih penghargaan sebagai peserta FMI (BI-RTGS) untuk Peserta Lembaga Switching Terbaik. Mengusung tema Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Nasional, PTBI 2023 memiliki agenda utama untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, arah kebijakan ke depan, serta mendengar arahan langsung dari Presiden mengenai kebijakan pemerintah di tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan arah bauran kebijakan pada 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas (pro-stability) khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara empat kebijakan lain Bank Indonesia yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth).
Baca juga: Inflasi Sulawesi Tenggara Turun ke 2,87%
Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada pihaknya dalam BI Awards 2023. Menurutnya, Jalin yang berperan sebagai penyedia infrastruktur sistem pembayaran terdepan akan terus mendukung upaya serta arah kebijakan sistem pembayaran yang terus diakselerasi lebih lanjut sebagaimana yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
Ario juga mengungkapkan pandangannya mengenai urgensi mendukung kedaulatan Indonesia dalam sistem pembayaran. Menurutnya, strategi ini memerlukan dukungan yang luas, terutama jika dilihat dari kerangka kerja Bank Indonesia (BI) yang sudah mencakup dengan sangat komprehensif.
Baca juga: Gandeng Perusahaan Korsel, PLN Mulai Jajaki Energi Nuklir
"Kami meyakini bahwa hal ini dapat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di masa mendatang, terutama dengan hadirnya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Kartu Kredit Indonesia (KKI), dan perluasan kerja sama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui QRIS. Jalin hadir di balik layar untuk menyediakan infrastruktur yang andal dan nyaman bagi seluruh member perbankan dan fintech," tutup Ario dalam keterangan tertulis, Senin (4/12). (Z-2)
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Back to Back Loan merupakan program pinjaman yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan menjaminkan dana simpanan mereka sendiri di bank yang sama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
AFTECH dan Perbanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara perbankan dan fintech sebagai langkah krusial dalam memperluas akses kredit nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah justru membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan untuk pembangunan daerah.
DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.
Finnet aktif membantu proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di salah satu Bank BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved