Revisi PP 96 Tahun 2021 Demi Freeport, Komisi VII: Sudah Kelewat Batas!

SAAT ini pemerintah tengah melakukan proses revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 untuk memberi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menilai bahwa Pemerintah Presiden Jokowi sangat memanjakan PTFI.

"Dan menurut saya dengan mengubah PP Minerba ini sudah kelewat batas," ucap Mulyanto saat dihubungi pada Sabtu (2/12).

Sebelumnya, lanjut Mulyanto pemerintah memberikan izin ekspor konsentrat tembaga PTFI, padahal jelas-jelas ada Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 yang melarang ekspor konsentrat bagi perusahaan yang tidak mengoperasikan smelter.

Baca juga: Demi Freeport, Jokowi Revisi Aturan Pengajuan Perpanjangan Kontrak Pertambangan

"Artinya demi PTFI pemerintah nekat secara langsung dan terang-benderang menabrak UU Minerba. Bahkan sampai hari ini ternyata PTFI belum merampungkan smelternya. Sekarang pemerintah bermaksud memberikan perpanjangan izin bagi PTFI, padahal di sisi lain izin tersebut baru habis pada 2041," tegas Mulyanto.

Sementara itu, PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pertambangan Minerba mengatur bahwa perpanjangan izin tersebut baru dapat diberikan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum izin tersebut berakhir. Yang artinya berdasarkan aturan ini, maka izin paling cepat seharusnya diproses pada 2036 mendatang.

Baca juga: Pemerintah Mendukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Gresik

"Masih lama dan itu merupakan kewenangan pemerintah yang akan datang. Namun karena ngebet, pemerintah bermaksud mengubah PP No. 96/2021. Jadi wajar saja kalau publik menduga ada udang di balik batu dan sarat dengan muatan politik. Kita harus pertanyakan ini semua, termasuk DPR dapat menggunakan haknya untuk bertanya soal pelanggaran ini," tandasnya.

Apabila revisi ini dilakukan, Mulyanto khawatir akan terjadi dampak yang tidak baik seperti pemerintah dinilai mempermainkan regulasi untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek serta merusak tatanan hukum bernegara bangsa Indonesia dan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) menjadi tidak jelas karena ada regulasi yang ditabrak.

(Z-9)