Gubernur BI Paparkan Strategi untuk Jaga Stabilitas Moneter di 2024

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan akan terus melakukan penguatan stabilitas moneter dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis pada 2024. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023, di Jakarta, Rabu (29/11) malam.

"Untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 1,5% sampai 3,5% pada 2024 dan 2025, suku bunga BI Rate akan kami pertahankan. Kami juga akan merespons lebih lanjut kondisi dinamika ekonomi global dan domestik," kata Perry.

Secara rinci, ia menjelaskan bakal terus menjaga stabilitasi nilai tukar rupiah dengan intervensi di pasar spot, forward, DNDF, dan operasi moneter pro market untuk tarik aliran modal asing portofolio. Langkah itu dilakukan untuk mitigasi gejolak global dan pengendalian inflasi harga impor.

Baca juga: Gubernur BI: Perekonomian Nasional Bisa Tumbuh 6,1 Persen di 2028

"Itu dengan mendorong SRBI, SVBI, SUVBI, dan pengelolaan lalu lintas capital flow DHE SDA diwajibkan PP Nomor 36 Tahun 2023 akan diperluas," jelasnya.

Adapun, empat kebijakan tambahan lain ialah terkait penguatan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan pengembangan ekonomi keuangan syariah maupun UMKM.

Baca juga: Jokowi Sentil Bank Indonesia

"Terkait kebijakan makroprudensial, kami akan mempertahankan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan ke sektor-sektor prioritas senilai Rp159 triliun dengan tambahan sekitar Rp20 triliun. Itu bisa dimanfaatkan perbankan," ucap Perry.

Selain itu, BI juga akan melonggarkan kebijakan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) mulai Desember 2023. Oleh karena itu, ia berharap kebijakan tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk menyalurkan kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya, bank sentral juga akan melaksanakan pengawasan sistemik melalui koordinasi dengan komite stabilitas sistem keuangan (KSSK). BI juga memperkuat sistem pembayaran secara digital dengan mengakselerasi implementasi blue print sistem pembayaran Indonesia.

"Pertama, BI Fast untuk interkoneksi dan integrasi. Kedua, nilai besar BI RTGS generasi yang modern. Ketiga, pengembangan pusat data transaksi pembayaran untuk inovasi dengan AI," imbuhnya.

Terakhir, langkah yang dilakukan adalah menjalankan pengembangan QRIS maupun BI Fast mulai dari level ASEAN, hingga Jepang dan Uni Emirat Arab. Itu dilakukan untuk memperkuat local currency transaction dan mempermudah transaksi hingga ke tingkat UMKM. (Z-11)