Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KINERJA anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Oktober tetap terjaga baik dengan realisasi yang memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat.
Akselerasi belanja dan upaya antisipasi perlambatan pendapatan pun terus ditingkatkan pemerintah, untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global.
Dalam konferensi pers APBN Kita November 2023, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kinerja baik APBN per Oktober 2023 masih on-track dengan pendapatan negara mencapai Rp2.240,1 triliun atau meningkat 2,8% (yoy).
Baca juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun
Kinerja belanja APBN yang mencapai Rp2.240,8 triliun pun menunjukan hasil yang baik dengan fokus tetap memberikan beragam manfaat langsung kepada masyarakat.
Hal ini direalisasikan dalam bentuk perlindungan sosial, kesejahteraan petani, fasilitas UMKM, pendidikan, infrastruktur, dan investasi yang berfokus pada sektor prioritas.
Menkeu juga menegaskan, meskipun di tengah hasil positif hingga saat ini, Indonesia harus tetap waspada dengan risiko dan ketidakpastian global yang meningkat karena dampak paska pandemi, geopolitik, volatilitas pasar uang, inflansi komoditas, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Baca juga: Serapan Belanja Rendah Menahun, tak Sehat untuk Perekonomian
Sementara itu, terkait kinerja Bea Cukai, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menjelaskan bahwa hingga Oktober 2023 pihaknya turut berkontribusi sebesar Rp220,8 triliun atau 72,8% dari target APBN.
Sektor cukai menjadi tumpuan dengan total penerimaan mencapai Rp169,8 triliun, didukung dengan penerimaan bea masuk sebesar Rp41,4 triliun dan penerimaan bea keluar sebesar Rp9,7 triliun.
“Dibandingkan tahun sebelumnya, bea masuk mengalami pertumbuhan 1,8% karena pengaruh tarif efektif, menguatnya kurs USD, dan impor komoditas utama," kata Encep.
Baca juga: Kenali dan Pahami Ketentuan Barang Kiriman Hasil Perdagangan
"Sedangkan bea keluar dan cukai mengalami penurunan masing-masing 74,4% dan 4,3% yang diakibatkan penurunan harga CPO, penurunan volume ekspor tembaga, berhentinya ekspor bauksit, serta penurunan produksi rokok golongan I.” jelasnya.
"Meskipun terdapat pelambatan di beberapa sektor, Bea Cukai tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui kinerja pelayanan dan pengawasan. Kami juga mengapresiasi segala kontribusi dan dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja APBN dan Bea Cukai, sehingga secara kontinu dapat memberikan manfaat," tutup Encep. (RO/S-4)
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan sistem Auto Gate All Indonesia untuk pelaporan Electronic Customs Declaration (E-CD)
Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama meninjau kesiapan layanan dan pengawasan arus barang menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah di Pelabuhan Tanjung Priok.
Mephedrone adalah hasil fermentasi yang dikelompokkan narkotika golongan 1 sehingga dilarang di Indonesia.
Bea Cukai bersama BNN laboratorium narkotika tersembunyi (clandestine lab) di Kabupaten Gianyar, Bali.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved