Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KINERJA anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Oktober tetap terjaga baik dengan realisasi yang memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat.
Akselerasi belanja dan upaya antisipasi perlambatan pendapatan pun terus ditingkatkan pemerintah, untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global.
Dalam konferensi pers APBN Kita November 2023, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kinerja baik APBN per Oktober 2023 masih on-track dengan pendapatan negara mencapai Rp2.240,1 triliun atau meningkat 2,8% (yoy).
Baca juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun
Kinerja belanja APBN yang mencapai Rp2.240,8 triliun pun menunjukan hasil yang baik dengan fokus tetap memberikan beragam manfaat langsung kepada masyarakat.
Hal ini direalisasikan dalam bentuk perlindungan sosial, kesejahteraan petani, fasilitas UMKM, pendidikan, infrastruktur, dan investasi yang berfokus pada sektor prioritas.
Menkeu juga menegaskan, meskipun di tengah hasil positif hingga saat ini, Indonesia harus tetap waspada dengan risiko dan ketidakpastian global yang meningkat karena dampak paska pandemi, geopolitik, volatilitas pasar uang, inflansi komoditas, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Baca juga: Serapan Belanja Rendah Menahun, tak Sehat untuk Perekonomian
Sementara itu, terkait kinerja Bea Cukai, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menjelaskan bahwa hingga Oktober 2023 pihaknya turut berkontribusi sebesar Rp220,8 triliun atau 72,8% dari target APBN.
Sektor cukai menjadi tumpuan dengan total penerimaan mencapai Rp169,8 triliun, didukung dengan penerimaan bea masuk sebesar Rp41,4 triliun dan penerimaan bea keluar sebesar Rp9,7 triliun.
“Dibandingkan tahun sebelumnya, bea masuk mengalami pertumbuhan 1,8% karena pengaruh tarif efektif, menguatnya kurs USD, dan impor komoditas utama," kata Encep.
Baca juga: Kenali dan Pahami Ketentuan Barang Kiriman Hasil Perdagangan
"Sedangkan bea keluar dan cukai mengalami penurunan masing-masing 74,4% dan 4,3% yang diakibatkan penurunan harga CPO, penurunan volume ekspor tembaga, berhentinya ekspor bauksit, serta penurunan produksi rokok golongan I.” jelasnya.
"Meskipun terdapat pelambatan di beberapa sektor, Bea Cukai tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui kinerja pelayanan dan pengawasan. Kami juga mengapresiasi segala kontribusi dan dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja APBN dan Bea Cukai, sehingga secara kontinu dapat memberikan manfaat," tutup Encep. (RO/S-4)
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
BEA Cukai Sabang dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sabang menindak tiga kapal nelayan yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah perairan Sabang.
BEA Cukai telah resmi menutup Operasi Patroli Laut Terpadu Semester I Tahun 2025.
Bea Cukai membentuk Satgas Nasional Anti-Penyelundupan guna memperkuat pengawasan, menekan praktik ilegal, dan menjaga penerimaan negara.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
KANTOR Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY berhasil menggagalkan upaya distribusi barang kena cukai (BKC) hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.
Total barang bukti yang diamankan dari ketiga lokasi berjumlah 310.736 batang rokok ilegal dari berbagai merek tanpa pita cukai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved