Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KINERJA anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Oktober tetap terjaga baik dengan realisasi yang memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat.
Akselerasi belanja dan upaya antisipasi perlambatan pendapatan pun terus ditingkatkan pemerintah, untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global.
Dalam konferensi pers APBN Kita November 2023, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kinerja baik APBN per Oktober 2023 masih on-track dengan pendapatan negara mencapai Rp2.240,1 triliun atau meningkat 2,8% (yoy).
Baca juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun
Kinerja belanja APBN yang mencapai Rp2.240,8 triliun pun menunjukan hasil yang baik dengan fokus tetap memberikan beragam manfaat langsung kepada masyarakat.
Hal ini direalisasikan dalam bentuk perlindungan sosial, kesejahteraan petani, fasilitas UMKM, pendidikan, infrastruktur, dan investasi yang berfokus pada sektor prioritas.
Menkeu juga menegaskan, meskipun di tengah hasil positif hingga saat ini, Indonesia harus tetap waspada dengan risiko dan ketidakpastian global yang meningkat karena dampak paska pandemi, geopolitik, volatilitas pasar uang, inflansi komoditas, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Baca juga: Serapan Belanja Rendah Menahun, tak Sehat untuk Perekonomian
Sementara itu, terkait kinerja Bea Cukai, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menjelaskan bahwa hingga Oktober 2023 pihaknya turut berkontribusi sebesar Rp220,8 triliun atau 72,8% dari target APBN.
Sektor cukai menjadi tumpuan dengan total penerimaan mencapai Rp169,8 triliun, didukung dengan penerimaan bea masuk sebesar Rp41,4 triliun dan penerimaan bea keluar sebesar Rp9,7 triliun.
“Dibandingkan tahun sebelumnya, bea masuk mengalami pertumbuhan 1,8% karena pengaruh tarif efektif, menguatnya kurs USD, dan impor komoditas utama," kata Encep.
Baca juga: Kenali dan Pahami Ketentuan Barang Kiriman Hasil Perdagangan
"Sedangkan bea keluar dan cukai mengalami penurunan masing-masing 74,4% dan 4,3% yang diakibatkan penurunan harga CPO, penurunan volume ekspor tembaga, berhentinya ekspor bauksit, serta penurunan produksi rokok golongan I.” jelasnya.
"Meskipun terdapat pelambatan di beberapa sektor, Bea Cukai tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui kinerja pelayanan dan pengawasan. Kami juga mengapresiasi segala kontribusi dan dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja APBN dan Bea Cukai, sehingga secara kontinu dapat memberikan manfaat," tutup Encep. (RO/S-4)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Instruksi 'bersih-bersih' tersebut merupakan kode untuk memindahkan tumpukan uang tunai dari lokasi awal.
KPK resmi menahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Budiman Bayu Prasojo (BBP).
Para oknum tersebut sengaja menyiapkan lebih dari satu lokasi penyimpanan guna menghindari pemantauan aparat penegak hukum.
KPK temukan uang Rp5 miliar dalam 5 koper terkait kasus suap importasi Bea Cukai. Simak peran 6 tersangka termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved