Apresiasi Program Sewindu PSN Menko Airlangga Sebut Pentingnya Keberlanjutan Infrastruktur Strategis bagi Pemerataan Pembangunan

PADA 2035 mendatang, Indonesia diproyeksikan akan mulai menikmati puncak bonus demografi dan Indonesia telah menargetkan pencapaian pendapatan per kapita setara dengan negara maju sekitar USD23.000 hingga USD30.000 pada 2045. Perjalanan menuju bonus demografi tentunya beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menjadi 60% dari total populasi.

Hal ini juga menjadikan perluasan dan peningkatan infrastruktur transportasi harus dilakukan di Indonesia. Dengan konektivitas yang semakin baik akan membantu mendorong terciptanya ekonomi di kawasan baru, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dan barang. 

Beberapa proyek infrastruktur, termasuk di sektor transportasi, sudah termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk mempercepat pembangunan berbagai PSN itu diperlukan investasi yang tidak sedikit dan tidak dapat bergantung hanya pada APBN atau APBD saja.

Baca juga: Airlangga: Generasi Muda Harus Siap Bertransformasi dan Upgrade Skill untuk Gapai Indonesia Emas 2045

“Saat ini, Pemerintah telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture untuk menyongsong investasi infrastruktur di masa depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Malam Apresiasi Sewindu PSN di Jakarta, Jumat (24/11).

Dalam 8 tahun terakhir ini terdapat 173 PSN yang telah dioperasikan dengan nilai investasi mencapai Rp1.442,3 triliun. Proyek infrastruktur yang telah terealisasi akan berdampak signifikan menciptakan konektivitas kuat, sehingga mampu mengalirkan perekonomian dari pusat ke daerah, dan menghasilkan efek positif yang merata di seluruh wilayah Indonesia. “Kita perlu mempertahankan momentum ini dan melanjutkan PSN,” imbuhnya.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berperan sebagai unit koordinasi penyelesaian semua PSN di Indonesia, saat ini sedang berproses menyusun kajian tentang dampak ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur PSN serta pengaruhnya terhadap kemandirian berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, telah dirilis juga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN, yang saat ini mencakup 204 proyek dan 13 program.

Baca juga: Menko Airlangga Dorong Engineering ASEAN Untuk Terus Kembangkan Green dan Blue Economy

Beralih kembali kepada pembangunan infrastruktur, ke depannya infrastruktur digital akan menjadi salah satu fokus utama. Potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan memiliki nilai USD330 miliar pada 2025 dan akan meningkat hingga US$1 triliun pada 2030, di mana sepertiganya berasal dari Indonesia. Angka tersebut bahkan akan meningkat dengan adanya skema Digital Economic Agreement Framework (DEFA).

Infrastruktur digital tersebut akan menyokong era Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Pemerintah telah meluncurkan 'Making Indonesia 4.0' sebagai roadmap untuk mempercepat adopsi teknologi di industri kunci seperti makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan produktivitas industri sebesar 21%-26% dari PDB hingga 2030.

Kebijakan hilirisasi komoditas sumber daya alam Indonesia juga terus didorong untuk mendapatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi, serta mendukung ekonomi hijau. “Sehingga, ke depannya Pemerintah akan terus menyediakan infrastruktur industri atau pengembangan Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus yang memadai, dan menciptakan lingkungan usaha industri yang kondusif,” ungkap Airlangga.

Baca juga: Fundamen Ekonomi Indonesia Masih Cukup Baik. Ini Alasannya

Kemajuan sektor industri tentunya menjadi salah satu hal yang akan membantu peningkatan masuknya investasi ke Indonesia. Capaian realisasi investasi pada triwulan III 2023 meningkat dibandingkan triwulan sama tahun lalu, yaitu sebesar 21,6%, dengan total investasi mencapai Rp374,4 triliun. 

“Pemerintah Indonesia akan konsisten menjaga nilai realisasi investasi per tahun, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur,” tutup Airlangga.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menambahkan bahwa tidak hanya Pemerintah, tetapi segenap bangsa Indonesia harus terus bekerja keras untuk memastikan bahwa manfaat dari semua proyek ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta untuk memastikan visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

“Kami juga ingin mengapresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi para Anggota KPPIP yang secara konsisten berhasil menyelesaikan permasalahan dan mempercepat pelaksanaan PSN. Kami harap kolaborasi ini dapat terus berlanjut di masa depan,” pungkas Deputi Wahyu.

Sewindu PSN merupakan rangkaian acara yang diadakan selama beberapa bulan dengan tujuan menyosialisasikan pencapaian 8 tahun pembangunan PSN sebagai salah satu pilar utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Malam Apresiasi Sewindu PSN merupakan acara penutup yang mengapresiasi para sponsor, pengumuman pemenang berbagai perlombaan, dan penyerahan Kolase Lukisan Infrastruktur terbesar di Indonesia yang mendapatkan Rekor MURI.

Turut hadir dalam acara ini yakni antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, serta sejumlah perwakilan dari K/L terkait lainnya. (RO/S-3)