Suku Bunga Tinggi Diprediksi Berakhir Paruh Kedua 2024

BANK Indonesia memperkirakan fenomena suku bunga tinggi dalam periode yang lama (higher for longer) oleh The Federal Reserve baru akan berakhir di paruh kedua 2024. Selain karena ditujukan untuk mengendalikan inflasi, bunga acuan yang tinggi juga disebabkan oleh melonjaknya utang Amerika Serikat.

"Kemungkinan Fed Fund Rate (FFR) baru akan mulai turun di paruh kedua tahun depan. Yang menjadi hal yang baru adalah besarnya utang pemerintah Amerika Serikat karena untuk membiayai covid dan perang, menyebabkan suku bunga obligasi pemerintahan Amerika Serikat atau yield UST juga meningkat tajam," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (13/11).

Imbal hasil obligasi pemerintah AS, lanjutnya, diketahui mengalami peningkatan tajam di triwulan III 2023 menjadi 4,57% dari sebelumnya 3,84%. BI bahkan memproyeksikan imbal hasil surat berharga AS akan kembali naik di akhir tahun menjadi 5,16%.

Baca juga: Bank Sentral Australia Menaikkan Suku Bunga 20 Basis Poin

Imbal hasil UST diperkirakan masih akan berada dalam level yang tinggi hingga paruh kedua 2024. BI memperkirakan itu akan berada di angka 4,87%.

Selain perkembangan dari AS, fenomena higher for longer kian menantang lantaran kondisi dunia juga masih berada dalam ketidakpastian. Tingkat inflasi global, misalnya, diperkirakan akan terus dijawab oleh banyak bank sentral dengan kebijakan suku bunga.

Baca juga: Pejabat The Fed Perkirakan Suku Bunga Perlu Naik Lagi

"Tahun depan mungkin akan turun, tetapi juga masih lebih tinggi dari 3%, atau 3,8%. Mungkin inflasi dunia baru akan mulai menurun pada paruh kedua tahun 2024 meskipun juga negara maju itu terus melakukan pengetatan moneter yang lebih agresif," jelas Perry.

Karena masih gamangnya kondisi ekonomi dunia ke depan, BI memprakirakan ekonomi global akan tumbuh melambat. Di 2023, perekonomian dunia diproyeksikan hanya akan mampu tumbuh 2,9%, jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya di angka 3,5%.

"Fenomena-fenomena ini memerlukan upaya-upaya ekstra keras dari seluruh emerging market, termasuk Indonesia untuk menjaga ketahanan ekonomi, khususnya dampak terhadap stabilitas nilai tukar, juga dampak dari pelarian modal dan stabilitas moneter dan sistem keuangan dan dalam juga keseimbangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik," pungkas Perry. (Z-10)