Politik Anggaran Perlu Berpihak pada Hulu Produksi Pangan

PEMERINTAH diminta membenahi politik pertanian dan politik pangan agar dalam jangka panjang tidak lagi berulang terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan.

Dengan demikian, harus ada keputusan politik yang kuat untuk mendukung hulu produksi pangan, termasuk pertanian, peternakan, serta perikanan (nelayan).

“Selama politik pangan kita masih begini-begini saja, gejolak bakal terus terjadi,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Amal Alghozali melalui keterangan tertulisnya, hari ini.

Baca juga: Harga Beras masih Tinggi, Petani tidak Menikmati

Pernyataan Amal itu menanggapi masih terjadinya gejolak harga pangan, khususnya padi, jagung, gula, dan ikan, pada sejumlah daerah.

Buruknya politik pangan dan politik pertanian itu, kata Amal, tecermin dari politik anggaran (APBN) yang tiap tahun disepakati pemerintah dan DPR.

Dia mencontohkan pertanian adalah bidang yang paling banyak melibatkan masyarakat bekerja. Setidaknya, ada 23 juta rumah tangga petani yang turut terlibat.

Kemudian, pada bidang perikanan, lebih 8 juta rumah tangga terlibat dalam usaha penangkapan, budidaya, dan kegiatan ekonomi di pesisir.

“Ini jumlah sangat besar. Namun, politik anggaran tidak memihak kepada mereka. Padahal petani, nelayan, dan peternak inilah yang bekerja pada hulu produksi pangan kita,” ujarnya.

Baca juga: Harga Gula Pasir Dilaporkan Merangkak Naik

Amal Alghozali yang juga caleg DPR RI daerah pemilihan Jawa Tengah III ini mengingatkan pemerintah dan DPR agar lebih serius membenahi politik pangan dengan menambah subsidi serta bantuan kepada petani, peternak, dan nelayan.

“Seharusnya subsidi pupuk, bantuan benih, alat tangkap untuk nelayan dan komponen biaya produksi lainnya ditambah agar harga pokok perolehan produksi pangan kita bisa turun," tegasnya.

Amal menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan malas berpikir ketika harga pangan naik.

“Memang saat harga pangan mahal, inflasi akan tinggi dan jumlah orang miskin bertambah. Namun, bukan impor satu-satunya jalan. Itu terkesan hanya jalan pintas dan ada rente pangan yang mau mengambil untung dan menghancurkan ekonomi petani nelayan," pungkas Amal. (RO/S-2)