Jokowi: Rp45 Triliun Investasi Masuk ke IKN Hingga Desember 2023, Semua dari Dalam Negeri

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyebut total investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Desember 2023 mencapai angka Rp45 triliun. Seluruhnya merupakan investasi yang berasal dari pemodal dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat menghadiri groundbreaking atau peletakan batu pertama sejumlah fasilitas di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (1/11). Pada kunjungan kali ini, presiden melihat dimulainya pembangunan Bandar Udara (Bandara) IKN, 2 rumah sakit, dan sekolah.

"Memang semakin banyak yang berbondong-bondong, utamanya investor dalam negeri. Yang lalu kita groundbreaking senilai Rp23 triliun, kemudian hari ini dan besok kira-kira Rp 12 triliun. Kemudian nanti Desember totalnya jadi Rp 45 triliun," papar presiden.

Baca juga: Jokowi Kumpulkan 197 Pj Kepala Daerah, Indikasikan Kepentingan 2024

Ia menyebut fasilitas-fasilitas itu sudah mulai dibangun. Diharapkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dapat melayani para investor yang masuk dengan cepat.

"Artinya ini bergulirnya sangat cepat dan saya harapkan pak Ketua Otorita IKN bisa melayaninya dengan cepat, karena swasta juga mintanya dengan cepat," kata Jokowi.

Baca juga: Beroperasi 2024, Bandara IKN Bisa Tampung Pesawat Boeing dan Airbus

Saat ditanya soal investor luar negeri yang tertarik berinvestasi di IKN, presiden mengatakan pemerintah sedang mengaturnya. Sejauh ini, Jokowi mengungkapkan baru investor dalam negeri yang sudah memulai.

"Ya ini memang kita ngerem, dari dalam negeri dulu yang menggerakkan. Nanti untuk zona-zona besar, misalnya financial center nanti mungkin dari luar. Zona kesehatan mungkin bisa masuk rumah sakit internasional bisa dengan undang-undang Kesehatan yang sekarang bisa," ujarnya.

Menurutnya sektor swasta dari luar negeri juga bisa membangun universitas ataupun pengembangan fasilitas pendidikan. Jokowi mengklaim sudah melakukan kerja sama dengan Tony Blair Institute untuk urusan yang berkaitan dengan investasi pendidikan di IKN.

(Z-9)