Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peran kunci dalam mewujudkan visi negara yang mencerminkan identitas bangsa. Itu harus bisa memastikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sehat, serta menciptakan kota pusat pemerintahan yang cerdas, modern, dan berstandar internasional.
Oleh karena itu, Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan IKN, Desiderius Viby Indrayana, menekankan bahwa pembangunan KIPP IKN bukan hanya sekadar membangun struktur fisik, melainkan juga menciptakan standar mutu layanan, operasional, dan pemeliharaan bangunan pemerintahan yang terbaik.
"Untuk memastikan hal itu, perlu segera dibuat standar atau pedoman untuk pengelolaan gedung mulai level of service, tata cara pengadaan pengelola gedung dan kawasan karena tahun 2024 sudah ada bangunan yang selesai proses pembangunannya," kata Viby melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/10).
Baca juga: Otorita IKN Gandeng Tony Blair Institute Bangun Pusat Riset
Dengan adanya pedoman atau panduan standar mutu layanan, pemerintah terutama Otorita IKN tentu akan bisa semakin maksimal dalam mengelola kawasan tersebut.
Secara rinci, Viby mengungkapkan pedoman atau panduan tersebut meliputi rencana pembangunan yang teliti, cermat serta memenuhi standar tekkis yang ketat. Itu juga akan mencakup tata cara pemeliharaan bangunan
Baca juga: Menteri PPN: Revisi UU IKN Wujudkan Pemerataan Pembangunan
"Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya. Ini adalah tahap penting dalam memastikan bahwa KIPP IKN berkembang menjadi lingkungan smart, hijau, dan berkelanjutan," kata Deputi Sarana dan Prasarana IKN Silvia Halim. (RO/Z-11)
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya memperkuat pelaku usaha lokal agar dapat membangun ekosistem ekonomi di kawasan IKN.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar merencanakan pembangunan Madrasah Terintegrasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencakup jenjang RA, MI, MTs, hingga MA.
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
PEMBANGUNAN Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung 100% dan siap menyambut pelaksanaan ibadah Ramadan 1447 H/2026 M.
IKN untuk pertama kalinya menjadi lokasi rukyatul hilal penentuan 1 Ramadan 1447 H. BMKG Kaltim menyebut hilal belum terlihat karena masih di bawah ufuk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved