Standar Mutu Pengelolaan Bangunan di IKN Jadi Perhatian Serius

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peran kunci dalam mewujudkan visi negara yang mencerminkan identitas bangsa. Itu harus bisa memastikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sehat, serta menciptakan kota pusat pemerintahan yang cerdas, modern, dan berstandar internasional.

Oleh karena itu, Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan IKN, Desiderius Viby Indrayana, menekankan bahwa pembangunan KIPP IKN bukan hanya sekadar membangun struktur fisik, melainkan juga menciptakan standar mutu layanan, operasional, dan pemeliharaan bangunan pemerintahan yang terbaik.

"Untuk memastikan hal itu, perlu segera dibuat standar atau pedoman untuk pengelolaan gedung mulai level of service, tata cara pengadaan pengelola gedung dan kawasan karena tahun 2024 sudah ada bangunan yang selesai proses pembangunannya," kata Viby melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/10).

Baca juga: Otorita IKN Gandeng Tony Blair Institute Bangun Pusat Riset

Dengan adanya pedoman atau panduan standar mutu layanan, pemerintah terutama Otorita IKN tentu akan bisa semakin maksimal dalam mengelola kawasan tersebut.

Secara rinci, Viby mengungkapkan pedoman atau panduan tersebut meliputi rencana pembangunan yang teliti, cermat serta memenuhi standar tekkis yang ketat. Itu juga akan mencakup tata cara pemeliharaan bangunan

Baca juga: Menteri PPN: Revisi UU IKN Wujudkan Pemerataan Pembangunan

"Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya. Ini adalah tahap penting dalam memastikan bahwa KIPP IKN berkembang menjadi lingkungan smart, hijau, dan berkelanjutan," kata Deputi Sarana dan Prasarana IKN Silvia Halim. (RO/Z-11)