Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI bersama Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma mewakili Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), melakukan kunjungan kerja sekaligus gelar Bimbingan Teknis terkait komoditas unggulan tanaman perkebunan yaitu tanaman kelapa, pala, cengkeh dan kakao di Kabupaten Bone dan Wajo mulai dari tanggal 16 hingga 18 Oktober 2023.
"Sektor perkebunan rakyat memerlukan dukungan dari semua pihak terkait, demi bangkit dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan memperkuat pembangunan perkebunannya," ujar Ardi Praptono, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan, Kementan.
"Perlu ada keterlibatan pemerintah, kerja sama dan sinergi antara kementerian lembaga dan pemangku kepentingan lainnya," kata Ardi Praptono.
Baca juga: Kementan Perjuangkan Akses Pasar Sawit Berkelanjutan di Uni Eropa
Ardi Praptono menambahkan, kerja sama dengan Komisi IV DPR RI ini sangat penting dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar lebih cepat dan tepat dalam mencapai target sasaran serta berkesinambungan.
"Harapannya dengan adanya kunjungan kerja dan bimbingan teknis bersama komisi VI DPR RI dapat bermanfaat bagi petani/pekebun," harapnya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasludin, mengapresiasi Kementan atas upayanya dalam peningkatan perkebunan di Kabupaten Bone dan kabupaten Wajo, khususnya untuk bantuan yang sudah diberikan Ditjen. Perkebunan.
"Saya berharap, semoga setiap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan lebih meningkatkan kesejahteraan pekebun," harapnya.
Baca juga: Akselerasi Penguatan ISPO untuk Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan
Menurut informasi Ditjen Perkebunan, diketahui bahwa bantuan tahun 2023 yang diberikan antara lain di Kabupaten Bone yaitu Peremajaan Tanaman Kakao seluas 100 Ha, Intensifikasi Tanaman Kakao seluas 100 ha,
Peremajaan Tanaman Kelapa seluas 100 ha, Intensifikasi Tanaman Pala seluas 100 ha, Rehabilitasi Tanaman Cengkeh seluas 300 Ha,
Rawat Ratoon Tebu seluas 150 ha, sedangkan untuk di Kabupaten Wajo bantuannya adalah Intensifikasi Pala seluas 100 Ha, Intensifikasi Kakao seluas 10 ha, Peremajaan Kakao seluas 50 Ha dan Perluasan Tanaman Genjah 100 ha.
Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi, meminta jajarannya agar mendetailkan semua data maupun informasi terkait perkebunan.
Baca juga: Diversifikasi Pasar Sawit Kurangi Imbas UU Deforestasi Uni Eropa
"Didetailkan semuanya dengan baik dari data produksi, perluasan, replanting, mapingkan semua kawasan sentra perkebunan, kebutuhan yang diperlukan, dan detail bahan pendukung lainnya, semua harus terukur dengan baik secara menyeluruh.," ujar Plt Mentan.
Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan, diharapkan semoga bantuan pemerintah dapat tersalurkan dan bermanfaat bagi pekebun, serta terlaksana dengan tepat.
Selain itu, kunjungan kerja ini juga dilakukan guna evaluasi secara menyeluruh terhadap progress pelaksanaan program dan kebijakan lahan perkebunan, kebermanfaatan diterapkannya regulasi atau peraturan daerah, ketelusuran distribusi bantuan serta pencapaian target perkebunan di wilayah Kabupaten Bone dan Wajo, mari kita kembalikan kejayaan perkebunan Nusantara. (RO/S-4)
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun untuk mencapai hilirisasi sektor perkebunan.
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved