Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LEBIH dari 70 peserta dari kalangan industri, politik dan masyarakat sipil hadir dalam Forum Sustainable Palm Oil, membahas produksi kakao dan minyak sawit bebas deforestasi. Forum ini merupakan salah satu kegiatan pada rangkaian Pameran ANUGA 2023 yang diinisiasi oleh German Initiative on Sustainable Cocoa (GISCO) dan Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP).
Olaf Schäfer, dari Kementerian Federal Pangan dan Pertanian (BMEL), menyambut para peserta dan menyoroti pentingnya EUDR untuk rantai pasokan pertanian.
Ia juga menekankan pentingnya pertukaran informasi dalam mengatasi tantangan – tantangan deforestasi dan mengucapkan selamat kepada GISCO dan FONAP atas penyelenggaraan acara tersebut.
Baca juga: Diversifikasi Pasar Sawit Kurangi Imbas UU Deforestasi Uni Eropa
Selaras dengan Program Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi menekankan, pentingnya mengembalikan kejayaan perkebunan Indonesia
Ditjen Perkebunan memiliki tanggung jawab mengembangkan komoditas perkebunan termasuk kelapa sawit dan kakao berkelanjutan sesuai dengan perkembangan tuntutan pasar global terutama di Uni Eropa.
Fokus Peraturan Uni Eropa Melawan Deforestasi (EUDR)
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Prayudi Syamsuri menjelaskan, kegiatan ini difokuskan pada Peraturan Uni Eropa Melawan Deforestasi (EUDR). Ini merupakan sebuah langkah penting dari Uni Eropa dalam memerangi deforestasi dan sebuah tonggak sejarah nyata dalam perlindungan kawasan hutan di seluruh dunia.
“Indonesia saat ini sedang berupaya untuk membangun sistem penelusuran nasional ISPO. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan juga membangun sistem berbasis platform digital yaitu SIPERIBUN yang memuat data dan informasi terkait perusahaan dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia," jelas Prayudi, pada Kamis (19/10/2023).
Baca juga: Menilik Limbah Kelapa Sawit Jadi Co-Firing Biomassa
"Sedangkan untuk perkebunan rakyat dibangun sistem Platform Sistem Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Pekebun Swadaya (E-STDB). E-STDB merupakan sebuah platform online yang dimaksudkan memudahkan setiap tahapan dalam proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STDB), ini sangat penting untuk transparasi ISPO dan menjadi sertifikasi telusur dan produk sawit di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Baca juga: Rachmat Gobel: Sebelum yang Lain, Petani Harus Sejahtera Dulu
Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan, pentingnya keberadaan dan penerbitan STDB menjadi suatu keharusan agar lahan pekebun dapat diketahui dan terdata di wilayahnya serta untuk mendukung percepatan ISPO pekebun.
STDB merupakan salah satu modal bagi pekebun saat menjual hasil panen maupun mengembangkan usaha, karena dapat menjadi salah satu bukti administrasi legal untuk mendorong peningkatan mutu tanaman karena mencantumkan posisi lahan pekebun, kualitas benih sampai pada hasil panen.
Andi Nur menambahkan, pentingnya melibatkan petani kelapa sawit dalam rantai pasok global (inklusif). Peraturan EUDR harus memperhatikan hak-hak petani kelapa sawit kecil (smallholders) termasuk kesejahteraan dan akses pasar berkelanjutan, tentu dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip sustainable development goals. (RO/S-4)
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun untuk mencapai hilirisasi sektor perkebunan.
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved