Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pelita Air Service (Pelita Air) menjadi maskapai Indonesia pertama yang menjadi bagian dalam ekosistem bursa karbon di Pertamina Group dengan berpartisipasi dalam pembelian transaksi perdana karbon trading secara langsung.
Peluncuran bursa karbon IDX di Bursa Efek Jakarta telah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (26/9).
Dendy Kurniawan, selaku Direktur Utama Pelita Air, menyatakan sangat mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam dalam upaya mengelola risiko perubahan iklim dengan mendukung transisi energi serta mencapai target net zero emission Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Baca juga: Bursa Karbon Sepi, BEI: Tingkat Likuidnya Berbeda dengan Saham
Salah satu inisiatif untuk mencapai net zero emission Indonesia pada tahun 2060 adalah melalui pengembangan bisnis pasar karbon.
"Pelita Air sebagai maskapai milik PT Pertamina (Persero) memiliki komitmen penuh untuk mendukung pengurangan emisi karbon dan pengembangan proyek energi bersih untuk operasi penerbangan," kata Dendy dalam keterangan pers, Kamis (5/10).
Hal ini dibuktikan dengan rencana dan realisasi beberapa program perusahaan sebagai implementasi aksi net zero industri aviasi.
Baca juga: Armada Kedelapan Pelita Air Siap Layani Penumpang
Selain transaksi perdagangan kredit karbon, Pelita Air telah menjalankan “Green Operating Procedure” yang telah diterapkan di dalam operasional penerbangan pesawat di Pelita Air agar penggunaan bahan bakar dapat lebih efisien dan dapat berkontribusi di dalam kebijakan carbon reduction.
Terapkan Penerbangan Paper Less
Penerapan teknologi yang terintegrasi di dalam navigasi dan aircraft performance yang diterapkan oleh perusahaan juga menjadikan Pelita Air menjadi maskapai pertama di Indonesia yang lolos sertifikasi Electronic Flight Bag (EFB) level 2 dan paket penerbangan digital (paper less operation).
Baca juga: PLN Bersiap Melantai di Bursa Karbon Indonesia
EFB adalah sebuah perangkat digital yang diintegrasikan dengan sistim operasi dan pesawat yang memandu dan menyediakan data khususnya pada saat take off dan landing yang berhubungan dalam hal keselamatan penerbangan.
Dengan menggunakan perangkat digital ini, Pelita Air dapat menerapkan paperless operation yang berkontribusi dalam pengurangan penggunaan kertas di operation yang mendukung kebijakan carbon reduction sejalan dengan komitmen kepada penerbangan yang aman dan berkelanjutan. (RO/S-4)
Selama periode nataru ini, pelanggan dapat menikmati potongan harga hingga 22% untuk pembelian tiket rute domestik
Program ini juga menjadi wujud dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan di Indonesia.
Rencana penggabungan atau merger Pelita Air dan Garuda Indonesia masih terus dievaluasi.
Abdul menegaskan bahwa Pelita Air sedang dalam kondisi yang baik dan apabila dilakukan merger berkemungkinan untuk mengalami kendala ke depannya.
Sebagai hadiah utama, satu konten terbaik di akhir periode berhak mendapatkan dua tiket pesawat gratis pulang-pergi Jakarta-Singapura.
Alvin Lie menilai keberhasilan Pelita Air mempertahankan OTP bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan sistem manajemen operasional yang solid.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved