Investasi Berkelanjutan Terbuka Lebar, Butuh Akses ke Sumber Pendanaan

POTENSI investasi berkelanjutan di Indonesia masih terbuka lebar. Untuk mengoptimalkannya, dibutuhkan akses ke sumber pendanaan termasuk investasi, baik dari dana publik maupun swasta.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam sesi “Unlocking Sustainable Investment for Climate Action” dalam forum Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2023 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (26/9).

Sesi tersebut diikuti oleh Penasihat Khusus untuk Kementerian Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Masyita Crystallin, Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management Priyo Santoso, dan Direktur Operasi dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Djajawinata.

Baca juga : Antler Kucurkan Pendanaan US$5,1 Juta ke 37 Startup di Asia Tenggara

Priyo menyampaikan, investasi berkelanjutan di Indonesia terus meningkat dan PT BNP Paribas Asset Management merupakan salah satu pelopor penerapan investasi berkelanjutan di Indonesia yang menawarkan produk investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) pada 2016.

“Pertama kalinya kami memperkenalkan tema ESG ke dalam proses investasi ke dalam reksa dana syariah berbasis efek luar negeri kami. Pada saat itu, kesadaran investor dan investment di equity market di Indonesia memang masih belum cukup,“ kata Priyo.

Kemudian pada 2018, PT BNP Paribas Asset Management menerbitkan produk reksa dana bertema Sustainable and Responsible Investment, salah satu cikal bakal tumbuhnya minat investor di Indonesia pada isu keberlanjutan.

Baca juga : Selain Tiongkok, Proyek Smelter Nikel RI Diguyur Bank Eropa

“Kami mulai di tahun 2018 itu dengan dana kelolaan yang cukup kecil jadi masih di sekitar Rp200 miliar,” kata Priyo. 

Namun lambat laun, produk ini berhasil menggalang investasi sebesar Rp3 triliun per Agustus 2023. Priyo menuturkan, untuk mendorong peningkatan investasi berkelanjutan, sejak awal 2022 PT BNP Paribas Asset Management juga sudah melakukan pendekatan (engagement) dengan berbagai perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

“Bukan berarti kalau kita berbicara mengenai sustainability di Indonesia itu akan terbatas. Sebetulnya ada banyak perusahaan-perusahaan sudah mulai memikirkan untuk bertransisi atau melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan. Inilah yang bisa jadi aspek pengukuran bagi perusahaan. Jadi kalau kami menerbitkan produk investasi yang mengangkat tema ESG, itu harus transparan. Ada Skoring ESG dan carbon footprint yang menjadi KPI pengukuran kami, dan hasilnya harus lebih baik dari tolok ukurnya” tuturnya.

Baca juga : Pembangunan IKN dari APBN Tembus 16,1% Total Anggaran, Banggar: Pendanaan Harus Berimbang

Direktur Operasi dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Djajawinata mengatakan, untuk mengawal investasi hijau di Indonesia, special purpose vehicle ini harus menekankan pada aspek edukasi dalam pendanaan proyek.
 
“Kita berikan mereka waktu sampai dengan satu tahun, lalu kita monitor, dan bagaimana ini nanti akan berpengaruh terhadap dengan proses pencairan pendanaan mereka berikutnya,” katanya.

Darwin mengatakan, edukasi menjadi perhatian SMI, bukan hanya dari segi pembiayaan dan investasi. Tujuannya agar proyek-proyek yang menerima fasilitas investasi berkelanjutan bisa memenuhi aspek keberlanjutannya.

Menurutnya, ada empat elemen penting dalam pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran (blended finance) sebagai sumber pendanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Baca juga : Dorong Bisnis Berkelanjutan, ABM Group Raih Pendanaan dari Bank Mandiri

“Blended finance itu terjadi dari 4 komponen, pengembangan proyek, pembiayaan dan investasinya, dan bagaimana kita bisa memberikan akses lebih luas kepada proyek-proyek untuk bisa mengakses dana-dana melalui pasar modal maupun instrumen lain,” katanya.

Penasihat Khusus untuk Kementerian Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Masyita Crystallin mengatakan, blended finance dibutuhkan untuk menggalang dana dari investasi publik, lembaga internasional, dan menarik dana swasta untuk membiayai dan mengurangi resiko dan biaya proyek-proyek berkelanjutan.

Dia menambahkan, pemerintah telah menempuh beberapa hal lain seperti memberikan kemudahan impor, insentif pajak, dan tax allowance di beberapa sektor tertentu untuk mengoptimalkannya. (Z-5)