SKK Migas Mendorong Percepatan Penerbitan Aturan Skema Kontrak Bagi Hasil

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mempercepat penerbitan kebijakan fleksibilitas kontrak bagi hasil. 

Fleksibilitas tersebut memungkinkan operator  memilih skema cost recovery atau gross split, yang dianggap memberikan keuntungan Negara dan kontraktor yang lebih fair.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan pengkajian skema insentif ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia menjadi kawasan investasi hulu migas yang lebih menarik.

“Dari sisi insentif, kami sedang mengkaji fleksibilitas skema gross split ataupun cross recovery yang akan dijadikan dasar kerjasama dengan KKKS untuk pengembangan lapangan-lapangan yang akan dilelang di masa depan,” kata Benny ketika menjadi pembicara dalam panel 2 bertajuk Indonesia's Emerging Opportunities: A Call for E&P Companies, Rabu(20/9). 

Panel ini merupakan bagian dari The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023, di Nusa Dua, Bali, yang diselenggarakan  pada tanggal 20-23 September 2023.

Benny menargetkan, sebelum akhir tahun 2023 aturan tersebut telah dapat diselesaikan  untuk mempercepat pengembangan potensi blok migas Indonesia. Hal ini penting karena secara bisnis, ada dua subsektoryang mempengaruhi industri hulu migas, yaitu eksplorasi dan farm in atau penggunaan lahan yang akan digarap. 

Untuk eksplorasi, pemerintah telah menyediakan data untuk open area kepada potential investor. SKK Migas juga memiliki beberapa aktivitas lain seperti, pembentukan Satgas Khusus yang membantu dalam kegiatan eksplorasi migas di Indonesia.

Soal bentuk insentif yang dikaji, kata dia, SKK Migas melihat sistem perpajakan dan royalti yang diberlakukan negara lain antara lqin di Amerika. Sistem itu dinilai cocok digunakan di Indonesia, tapi akan dimodifikasi dengan mengikuti iklim investasi Tanah Air. 

Simulasi yang dilakukan SKK Migas  menunjukkan bahwa beberapa blok yang menggunakan skema gross split ke depannya tidak akan ekonomis. Saat ini mereka sedang bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi bagaimana proyek tersebut bisa diterima oleh investor. “Sistem tersebut dan kami modifikasi sedikit agar lebih menarik. Segera akan diresmikan,” ujarnya. 

Dalam panel itu, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad, mengatakan modifikasi insentif memang sangat diperlukan di industri ini karena masih banyak investor asing yang berminat. 

Saat ini 128 cekungan, 68 diantaranya belum dieksplorasi dan diyakini menyimpan potensi besar. Untuk bisa mengjangkau itu, butuh biaya besar. Apalagi pemerintah menargetkan investasinya naik jadi US$ 14,9 miliar tahun ini.

“Masih banyak investor internasional yang berminat. Ini berkaitan dengan masih banyaknya basin yang belum dikembangkan. Selain itu, investasi migas juga didukung oleh pemerintah melalui regulasi yang mendukung,” ujarnya. 

Saat ini industri hulu migas juga menghadapi isu keberlanjutan lingkungan serta emisi karbon. Pemerintah, katanya, tidak akan tinggal diam dan merespon isu tersebut dengan memberikan dukungan terhadap penerapan teknologi untuk menekan emisi dalam kegiatan hulu migas seperti Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

“Saat ini, kita sudah memiliki Permen ESDM yang mengatur kegiatan CCS dalam wilayah operasional migas. Kami juga sedang menyelesaikan Perpres terbaru tentang CCS/CCUS, yang ditargetkan bulan depan sudah bisa diresmikan. Regulasi ini akan mendukung kegiatan CCS di luar wilayah migas dan juga CCS hub,” ujarnya.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwotom mengatakan bahwa iklim investasi sektor migas sudah cukup memadai. Investor bisa memilih skema gross split dan juga cost recovery. Umumnya bagi kontraktor yang sudah beroperasi akan memilih kontrak bagi hasil. 

"Sementara untuk yang baru memulai lebih senang menggunakan cost recovery karena masih pada fase pengembangan," ujarnya.  (E-1)