Alokasi Anggaran Perumahan Rp9,25 Triliun, PU-Pera Usul Tambah Rumah Swadaya

DIREKTORAT Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp9,25 triliun pada 2024 untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan perumahan.

Program tersebut di antaranya pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit). Lalu ada pembangunan rumah khusus (rusus terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit).

Terakhir adalah pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.

Baca juga: Anggarkan Rp21,56 T, Kementerian PU-Pera Bangun 23 Bendungan Baru

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, pekan lalu, Ditjen Perumahan Kementerian PU-Pera mengusulkan penambahan jumlah pembangunan rumah swadaya menjadi 55.046 dari sebelumnya 45.872.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai.

Baca juga: PU-Pera Segera Mulai Pembangunan 2 Proyek Strategis Nasional di Manokwari

"Jadi ini kita exercise dan kami usulkan karena pada kesempatan ini kami sampaikan nota usulan rencana kegiatan berdasarkan nota keuangan yang telah disampaikan," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PU-Pera Iwan Suprijatno.

Iwan mengusulkan, penambahan anggaran tersebut diambil dari alokasi anggaran pada program lainnya. Kenaikan alokasi anggaran pada program BSPS tersebut menggeser alokasi anggaran rumah umum dan komersial serta dukungan teknis lainnya sebesar Rp200 miliar. Pasalnya, sektor lain sudah terikat dengan multi-year-contract (MYC).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta Ditjen Perumahan Kementerian PU-Pera untuk menambah alokasi pada program Padat Karya Tahun Anggaran 2024. Komisi V DPR RI juga meminta Ditjen Perumahan untuk melakukan pergeseran anggaran dalam rangka menambah alokasi pada program BSPS serta program Rumah Susun minimal sama dengan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya.

“Sesuai dengan saran, pendapat, serta usulan Komisi V DPR RI dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Legislator Dapil Sulawesi Tenggara tersebut. (Z-10)