Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan sebelum beroperasi secara komersial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada pekan depan.
Ini disampaikan Menhub saat melakukan uji coba sekaligus meninjau pengembangan pembangunan aksesibilitas pada empat stasiun yang dilintasi KCJB, yakni Stasiun Keberangkatan Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Akhir Tegalluar, Sabtu (9/9).
"Sebelum beroperasi pada Minggu, 1 Oktober 2023, Bapak Presiden Joko Widodo akan mencoba kereta cepat pada Rabu, 13 September," ujar Budi dalam keterangan, Minggu (10/9).
Baca juga : Uji Coba Kereta Cepat yang Didampingi PM Tiongkok, Luhut Buktikan Kelistrikan Lancar
Jelang dikenalkan ke masyarakat pada bulan depan, Budi menyebut Kemenhub berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk menyiapkan akses menuju stasiun KCJB.
Seperti menggandeng Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, PT Jasa Marga, dan pihak lainnya.
Baca juga : Luhut Dampingi PM Tiongkok Jajal Kereta Cepat dari Halim ke Karawang
Menhub menerangkan sejumlah aksesibilitas yang tengah dibangun menjelang beroperasinya KCJB yaitu di Stasiun Halim meliputi akses Jalan DI Panjaitan tahap I dan II; akses jalan kawasan Stasiun Halim, dan akses exit Tol Halim 1+842 km beserta jalan penghubungnya. Di Stasiun Karawang, Jawa Barat terdapat akses Jalan THK.
Di Stasiun Padalarang, untuk menuju Stasiun Bandung ada akses masuk stasiun dan tol, lalu jalan kabupaten tol pada ruas Gedonglima dan Panaris, jalan provinsi ruas Padalarang-Cisarua, jalan nasional Padalarang dan rencana akses jalan dari Kota Baru Parahyangan.
"Di Stasiun Tegalluar terdapat akses jalan kilometer 151, akses ke Stasiun Cimekar -Stasiun KCJB Tegalluar dan jembatan Cibiru Bandung," jelas Budi.
Pemerintah tidak memberikan subsidi kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) pada tarif KCJB karena bukan termasuk kereta ekonomi.
Hal itu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi.
Untuk tarif tiket KCJB, diusulkan sebesar Rp250 ribu-Rp350 ribu. Satu rangkaian kereta cepat relasi Jakarta-Bandung terdiri dari delapan kereta dengan panjang 208 meter yang memiliki tiga kelas pelayanan yaitu first class di kereta 1 & 8, business class di kereta 7, dan sisanya adalah ekonomi. Total, ada 601 kursi penumpang dalam satu rangkaian kereta. (Z-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Asep mengatakan apabila KPK memanggil Budi Karya Sumadi maka yang bersangkutan akan dipanggil lebih dari sekali dalam penyidikan kasus DJKA tersebut.
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved