Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH diminta mengkaji ulang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 69 Tahun 2022 yang berlaku mulai 1 Mei 2022 lalu.
Melalui Permenkeu tersebut, jasa penyelenggara teknologi finansial wajib memungut PPN sebesar 11% atas layanan yang diberikan.
Adapun, menurut PMK 69 tersebut, jenis-jenis layanan fintech yang menjadi objek PPN antara lain penyediaan jasa pembayaran, settlement investasi, crowdfunding, peer-to-peer (P2P) lending, pengelolaan investasi, dan layanan jasa keuangan lainnya.
Baca juga: 15.419 Wajib Pajak Lebih Bayar, Proses Pengembaliannya akan Menjadi 15 Hari
Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan penerapan PPN tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 16 B ayat (1a) huruf f bahwa Jasa Keuangan diberikan fasilitas PPN dibebaskan.
Terlebih dalam UU No. 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diatur bahwa Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa Keuangan lainnya.
“Sedangkan, P2P lending sendiri dikategorikan sebagai jasa keuangan lainnya sesuai dengan peraturan OJK, yakni peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016,” tutur Ariawan di Jakarta Senin, (28/8).
Baca juga: Raih US$153 Juta, Ajaib Jadi Unicorn Fintech Investasi Pertama di Asia Tenggara
Ariawan melihat, setidaknya ada tiga dampak atas lahirnya Permenkeu 69 tersebut pertama, pengenaan PPN terhadap industri peertopeerlandingtidak tepat karena ada ikonsistensi.
“DJP harus konsisten dengan aturan yang ada bahwa jasa keuangan termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibebaskan pengenaan PPN-nya,” tegas Ariawan.
Kedua, secara nature business, P2P lending tak ubahnya seperti lembaga jasa keuangan bank. Misalnya, melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat melalui bentuk pinjaman. Dengan demikian, sudah sepatutnya dipandanng sama dalam hal perlakuan PPN-nya.
Baca juga: OJK Terbitkan Peraturan Perubahan Penyelenggara Layanan Urun Dana
“Bank bertindak sebagai bridge atau perantara, demikian juga dengan peer to peer lending company,” jelas Ariawan.
Ketiga, dengan pengenaan PPN ini, jelas secara tidak langsung yang akan menanggung beban adalah si pengguna jasa, yakni dalam hal ini pihak borrower.
“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan hendaknya perlu lebih bijak dalam menetapkan pengenaan pajak. Dalam konteks PMK 69 ini maksud awalnya adalah ingin melakukan upaya ekstensifikasi perpajakan, tetapi jangan sampai malah merusak ekosistem perekonomian kita,”tutur Ariawan.
Apalagi, atas perlakuan PMK 69 ini, Ariawan sering kali mendengar adanya keluhan dari pelaku usaha P2P lending, di mana mereka diminta untuk membayarkan PPN-nya untuk periode sebelum PMK-69/2022 ini berlaku.
Baca juga: Menkeu: PPN masih 11% pada 2024
Ditjen Pajak, Kemenkeu, beralasan bahwa PMK-69/2022 bukanlah menetapkan objek pajak baru, melainkan hanya penegasan semata di mana P2P lending adalah sebagai platform teknologi yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, kemudian P2P lending memperoleh komisi dari kegiatan tersebut.
“Ini jelas pemikiran yang keliru dan terkesan bekerja secara sembrono tanpa kaidah hukum berlaku. Petugas pajak atau fiscus memaksa pembayaran PPN sebelum era PMK69/2022 ini, sedangkan pengaturannya saja baru diberlakukan sejak 1 Mei 2022. Kenapa malah meminta pembayaran untuk PPN di tahun-tahun sebelumnya?” kata Ariawan.
Ariawan mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan lebih responsif dan peka terhadap keluhan yang ada di masyarakat, ketika ada praktik-praktik pemaksaan pembayaran pajak diluar kaidah hukum yang berlaku.
Untuk itu, Ariawan meminta otoritas pajak mengecek informasi tersebut agar ada solusi dan kesan humanis bahwa otoritas pajak telah bekerja dengan profesional, bertanggungjawab serta akuntabel. (RO/S-4)
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas tarif Donald Trump
Defisit APBN 2025 pada Maret setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) dan 16,9% dari proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp616,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong diakukannya kolaborasi antara International Finance Corporation (IFC) dengan BUMN untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Hasil kerja sama dan sinergi bakal diperuncing dan difinalisasi pada Kamis (20/2) oleh tim teknis
Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli
Permen jeli Yupi ambil bagian dalam perhelatan Indonesia International Halal Festival (IIHF) 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center.
Permen ini akan membuat penataan indsutri kurir,pos logistic akan sehat dan lebih baik ke depan.
Sadar pentingnya pupuk bagi aktivitas tanam, Mentan Andi Amran Sulaiman gerak cepat (gercep) merevisi Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022,
Dalam kegiatan pameran bertajuk 'Fox's Time Capsule', pengunjung dibawa kembali bernostalgia momen-momen bersama Foxs' di era 1980-an hingga saat ini.
Pada pertemuan Negara G8 pada tahun 2003 hingga 2005, EPR yang temasuk dalam komponen 3R (reduce, reuse, recycle) dirumuskan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved