Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengenalkan kebijakan penyederhanaan pengembalian lebih bayar pajak, menjadi 15 hari dari sebelumnya memakan proses 1 tahun.
"Ini adalah perbaikan dari pelayanan kepada wajib pajak," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, pada Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin (24/7).
Merujuk pada PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, menyebut bahwa wajib pajak perorangan atau orang pribadi yang mengalami lebih bayar pada laporan surat pajak tahunan (SPT) sampai dengan Rp100 juta, pemerintah menyederhanakan dan mempercepat dari sisi restitusinya.
Semula, restitusi wajib pajak orang pribadi dilakukan prosesnya selama 1 tahun. Untuk tahun 2023, akan dilakukan percepatan hanya 15 hari kerja.
Baca juga: Duit Bansos Beras Ditambah Rp8 triliun, Mulai Oktober 2023
Direktorat Jenderal Pajak kami memberikan layanan restitusi secara sederhana mudah dan cepat. Prosesnya juga tidak terlalu interventionist, bahkan tidak melalui tatap muka.
Jumlah SPT Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang lebih bayarnya mencapai Rp100 juta ada sebanyak 15.419 orang, dengan total nilai restitusi mencapai Rp56,32 miliar rupiah.
Baca juga: Menkeu: Kecepatan Belanja Lebih Lambat dari Penerimaan Negara
"Sampai hari ini kami telah melakukan pengembalian kepada 1.895 wajib pajak, dengan total nominal sebesar Rp7,3 miliar. Kami akan melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak orang pribadi," lanjutnya.
Ini diharapkan menjadi salah satu bentuk kepedulian dari Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak dengan membangun sistem restitusi yang lebih cepat, sederhana less intervention dan less face to face.
"Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 5 yang sudah dimulai semenjak 9 Mei 2023 akan terus kami sosialisasikan," kata Menkeu. (Try/Z-7)
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
KOMPLEKSITAS dan ketidakpastian dalam sistem perpajakan diprediksi akan terus menjadi tantangan wajib pajak Indonesia pada 2025.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pembayar pajak, baik individu maupun perusahaan, karena banyak perubahan dan ketentuan baru
CORE Tax Administration System (CTAS) merupakan layanan dari otoritas pajak Indonesia yang sangat canggih untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
WACANA program pengampunan pajak (tax amnesty) di 2025 dinilai memunculkan persepsi kebijakan yang tak adil bagi wajib pajak. Kebijakan itu juga mendorong lahirnya anggapan remeh publik
Tahun ini ada puluhan wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan
Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, yang mengandalkan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved