Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengenalkan kebijakan penyederhanaan pengembalian lebih bayar pajak, menjadi 15 hari dari sebelumnya memakan proses 1 tahun.
"Ini adalah perbaikan dari pelayanan kepada wajib pajak," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, pada Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin (24/7).
Merujuk pada PER-5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, menyebut bahwa wajib pajak perorangan atau orang pribadi yang mengalami lebih bayar pada laporan surat pajak tahunan (SPT) sampai dengan Rp100 juta, pemerintah menyederhanakan dan mempercepat dari sisi restitusinya.
Semula, restitusi wajib pajak orang pribadi dilakukan prosesnya selama 1 tahun. Untuk tahun 2023, akan dilakukan percepatan hanya 15 hari kerja.
Baca juga: Duit Bansos Beras Ditambah Rp8 triliun, Mulai Oktober 2023
Direktorat Jenderal Pajak kami memberikan layanan restitusi secara sederhana mudah dan cepat. Prosesnya juga tidak terlalu interventionist, bahkan tidak melalui tatap muka.
Jumlah SPT Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang lebih bayarnya mencapai Rp100 juta ada sebanyak 15.419 orang, dengan total nilai restitusi mencapai Rp56,32 miliar rupiah.
Baca juga: Menkeu: Kecepatan Belanja Lebih Lambat dari Penerimaan Negara
"Sampai hari ini kami telah melakukan pengembalian kepada 1.895 wajib pajak, dengan total nominal sebesar Rp7,3 miliar. Kami akan melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak orang pribadi," lanjutnya.
Ini diharapkan menjadi salah satu bentuk kepedulian dari Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak dengan membangun sistem restitusi yang lebih cepat, sederhana less intervention dan less face to face.
"Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 5 yang sudah dimulai semenjak 9 Mei 2023 akan terus kami sosialisasikan," kata Menkeu. (Try/Z-7)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Cianjur Tax Award 2023 merupakan sebuah bentuk apresiasi bagi semua pihak atas kesadaran, kepatuhan, ketaatan, dan ketepatan waktu membayar pajak daerah
Tahun ini ada puluhan wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan
"Sebanyak 100 Wajib Pajak yang terdiri dari Instansi Pemerintah, Badan dan Orang Pribadi hadir dan menerima penghargaan," kata Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, Widi Widodo
Signal adalah aplikasi penyelenggara proses layanan Pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB dan SWDKLU
Bapemperda DPRD DKI Jakarta mempertimbangkan pemberian apresiasi bagi wajib pajak yang patuh dan sanksi bagi pelanggar aturan.
Pemkab Bekasi juga melakukan optimalisasi potensi pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah yang masih tersebar luas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved