Pemerintah Ajak Stakeholder Perumahan Akselerasi Pembiayaan Perumahan Hijau

PEMERINTAH mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau.

“Kementerian keuangan telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai keberlanjutan, termasuk salah satunya menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau. Insentif lainnya yang diberikan adalah berupa tax holidays dan tax allowances. Indonesia juga dalam proses menerapkan regulasi untuk menerapkan perdagangan karbon yang berfungsi sebagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membuka acara ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN Region yang digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Selasa (22/8).

Melalui forum tersebut, Menkeu berharap seluruh pemangku kepentingan untuk policy framework atau kerangka kebijakan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.

Baca juga: Desa Salenrang, Dapat Dukungan Pembiayaan Homestay dari SMF

Menkeu juga meminta kepada para stakeholders untuk dapat aktif dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PU-Pera. 

“Perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, namun konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all, kita perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah. Untuk menuju ke perumahan ya efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam Pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi. Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing,” ucap Sri Mulyani.

Baca juga: BSI dan SMF Perkuat Pembiayaan Perumahan Lewat EBA Syariah

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PU-Pera Herry Trisaputra Zuna menekankan, menurut Laporan Climate Transparency 2022, bangunan gedung merupakan salah satu kontributor emisi karbon utama di Indonesia yang terdiri dari 4,6% emisi langsung (pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain) dan 24,5% secara tidak langsung (jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga). 

Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong efisiensi pemanfaatan energi, air dan sumber daya lainnya pada bangunan, khususnya bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau sesuai amanat PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

"Kementerian PUPR menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan,” jelas Herry.

Sebagai upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, Pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Ekosistem ini diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dipercaya sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang dapat menjadi wadah bersama untuk berkoordinasi dalam memajukan industri perumahan Indonesia. Hal ini termasuk untuk berkontribusi secara bersama dalam menciptakan industri perumahan yang berbasis lingkungan sehingga dapat mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau yang saat ini digulirkan oleh Pemerintah. 

Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada Tahun 2030 dan terwujudnya 100% rumah bebas emisi karbon di Tahun 2050. Untuk itu, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi faktor kunci yang harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable financing), diantaranya melalui pengembangan blended finance IGAHP yang rencananya akan ditugaskan kepada SMF.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo menambahkan, pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan atau pembiayaan perumahan hijau merupakan solusi bagi Indonesia dalam menekan risiko perubahan iklim global. Kerentanan negara-negara ASEAN terhadap perubahan iklim cukup tinggi, dan hal tersebut dapat berdampak panjang dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan ASEAN.

“Pembiayaan perumahan hijau merupakan salah satu instrumen finansial inovatif yang selaras dengan tujuan mengatasi perubahan iklim dan keberlanjutan. Pembiayaan perumahan hijau akan meningkatkan program kepemilikan rumah dan renovasi dengan memperhatikan standar- standar efisiensi energi. Hal ini masih baru di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari sahabat kita Eropa dan Jepang, karena mereka telah mengimplementasikan hal ini lebih dulu,” ungkap Ananta.

Pada 2022 lalu, Pemerintah berkomitmen untuk aktif dalam membantu mengembangkan regulasi, instrumen serta kebijakannya. Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Energi Transition Mechanism (ETM) Country Platform, sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi. 

“Langkah transisi energi ini merupakan komitmen kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya keuangan di sektor energi yang dapat meyediakan energi yang andal dan terjangkau selagi tetap berkomitmen terhadap perubahan iklim. Melalui inisiatif ini Indonesia optimis dapat mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon pada 2030, atau 160 juta ton pada 2040,” kata dia. 

ETM platform menunjukkan kesiapan Indonesia mengatalisasi sumber daya keuangan yang besar pada sektor energi yang dapat diandalkan dan terjangkau. Upaya ini akan dilakukan sejalan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi. (Z-10)