Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ASOSIASI Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) mendorong kebijakan terbaru syarat penerima insentif pembelian motor listrik (molis) dengan menggunakan satu kartu tanda penduduk (KTP) per unit dapat segera terealisasikan.
Menurutnya, ada animo yang tinggi dari masyarakat untuk mendapatkan molis baru dengan bantuan Rp7 juta dari pemerintah.
"Yang melakukan pemesanan sudah banyak. Sudah 1.375 pendaftar sudah memenuhi kriteria penerima bantuan. Diharapkan syarat terbaru insentif tersebut dapat segera terealisasi," ujar Juru bicara Aismoli Peter Kho saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (10/8).
Baca juga: Kemenperin: Revisi Aturan Bantuan Motor Listrik Rampung Minggu Ini
Ia mengatakan pemerintah tengah menggodok aturan terbaru untuk syarat perluasan penerima insentif molis baru. Aturan ini akan menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua, yang sebelumnya membatasi kriteria penerima. Yakni hanya masyarakat yang masuk golongan penerima kredit usaha rakyat (KUR), bantuan produktif usaha mikro (BPUM), bantuan subsidi upah, serta pelanggan penerima subsidi listrik sampai 900 volt ampere (VA) yang bisa menerima insentif tersebut.
"Kami bersama pemerintah intens mengadakan rapat. Aturan finalnya katanya sebentar lagi keluar. Kita tunggu saja. Harapannya ini akan memperbaiki sistem dan penyaluran insentif ke depannya," ujar Peter.
Baca juga: Faisal Basri: Kebijakan Subsidi Motor Listrik Sarat Konflik Kepentingan
Ia menjelaskan selama empat bulan terakhir pemerintah telah memberikan kesempatan pada masyarakat yang masuk empat kriteria penerima insentif untuk menikmati bantuan potongan pembelian molis sebesar Rp7 juta. Namun sayangnya, kesempatan itu tidak dioptimalkan dengan baik. Berdasarkan data dalam situs khusus untuk salurkan molis bersubsidi, Sisapira, baru 225 konsumen yang menerima bantuan Rp7 juta.
"Dengan adanya pembatasan, tapi animo tidak bagus, apa boleh buat. Kita buka ke masyarakat luas agar kuota insentif untuk 200 ribu unit molis bisa tercapai hingga akhir tahun," ucap Peter.
Dihubungi terpisah, Public Relation Representative Marketing Department Polytron Indonesia, Shasa Eva Marisah menyambut baik rencana perluasan kriteria penerima insentif molis baru. Ia mengeklaim sudah banyak masyarakat antre untuk mendapatkan unit molis tipe Fox-R dari bantuan pemerintah.
"Animo yang memesan sudah cukup tinggi. Polytron selalu mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah," bilangnya.
Shasa berharap dengan kebijakan satu KTP satu pembelian unit molis baru dengan potongan harga Rp7 juta, dapat mendongkrak penjualan Fox-R.
"Harapannya kebijakan ini dapat berjalan dengan sukses," tutupnya.
Dilansir laman resmi Polytron, Fox-R mampu menempuh jarak hingga 130 kilometer dalam sekali pengisian. Proses pengisian juga disebut singkat yakni dari indikator nol hingga penuh hanya dengan waktu lima jam. Misalnya, untuk tujuan tempuh dari Jakarta-Bogor-Jakarta, bisa dikendarai Fox-R cuma sekali pengisian baterai. Untuk harga molis dipatok Rp20 jutaan. (Ins/Z-7)
Pemerintahan Donald Trump pertimbangkan insentif besar untuk Iran, termasuk dana US$30 miliar untuk program nuklir sipil dan pelonggaran sanksi.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah berusaha meningkatkan daya beli masyarakat lewat beberapa insentif.
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Ridho menjelaskan bahwa insentif dapat diberikan dalam bentuk penghapusan pajak kendaraan, potongan biaya parkir maupun prioritas akses di jalur tertentu.
PEMERINTAH dan DPR didorong untuk memberikan insentif nyata bagi pelaku usaha dan sopir angkutan online (daring). Setidaknya ada empat insentif yang diusulkan Oraski.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Pemerintah Kota Batam melalui Disdukcapil terus berupaya meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-E) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT) saat ini ditahan di Changi Prison.
Buron kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Paulus Tannos, telah berhasil ditangkap di Bandara Internasional Changi, Singapura.
Pengajuan kepindahan alamat Kependudukan tersebut sebagai persyaratan administrasi sesuai aturan sebelum dilantik sebagai Gubernur Jabar harus berdomisili di Bandung.
Target capaian kinerja penyelesaian perekaman dan pencetakan e-KTP belum secara jelas membedakan antara capaian pencetakan e-KTP pertama kali dengan pencetakan e-KTP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved